Bisnis.com, SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara memilih dua kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai lokasi percontohan program swasembada pangan di sektor peternakan, pertanian, dan perkebunan.
Gebernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan bahwa selama ini Provinsi Maluku Utara masih mengandalkan pasokan dari luar daerah untuk sejumlah bahan kebutuhan pangan utama, seperti beras, bawang merah, cabai, tomat, daging ayam, hingga daging sapi.
Menurutnya, komoditas tersebut memiliki andil dalam pergerakan inflasi di Maluku Utara yang cukup tinggi, terutama pada saat momentum hari raya.
"Maluku Utara harus memiliki ketahanan pangan sendiri dan harus swasembada. Untuk itu, kita harus punya roadmap yang jelas untuk 5 tahun ke depan. Rencananya akan saya bahas secara detail di rakor [rapat koordinasi] bersama 10 kepala daerah,” ujarnya dalam Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat (21/03/25).
Berdasarkan pemetaan hutan produksi dan lahan kosong, Sherly menuturkan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas yang cukup besar.
Kedua daerah itu mempunyai potensi untuk mendukung kegiatan swasembada pangan yang mencakup sektor peternakan, pertanian, dan perkebunan.
Baca Juga
Pada April mendatang, katanya, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian akan melaksanakan rakor bersama dengan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Salah satu yang akan dibahas dalam rakor yakni mengenai kesiapan provinsi itu mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam upaya mendukung hal itu dan memastikan harga Program MBG dapat sesuai dengan karakteristik wilayah, suplai harga bahan baku di Maluku Utara mesti lebih murah.
“Satu-satunya cara lebih murah adalah dengan swasembada. Untuk melakukan swasembada pangan di Maluku Utara kita punya lahan yang luas, kita punya lahan yang subur, kita punya sumber daya manusia yang tenaganya masih ekonomis untuk itu diperlukan kerja sama dari 10 kabupaten dan kota untuk efisiensi,” katanya.
Pada Jumat kemarin, Gubernur Sherly Tjoanda juga melantik Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
Dia berharap pemimpin daerah terus kompak dan memperkuat koordinasi lintas sektoral di wilayah masing-masing.
“Pelaksanaan pilkada dimanapun, tentu diwarnai perbedaan kepentingan, namun perlu saya ingatkan bahwa persoalan yang terjadi selama pilkada, harus segera dilupakan dan sudah saatnya kita bersama kembali untuk membangun Maluku Utara yang lebih baik," ujarnya.
Selain itu, dia berharap agar terjalin kerja sama untuk mendukung program pembangunan nasional sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"ini bukan lagi menjadi program Bupati Halmahera Utara maupun Gubernur Maluku Utara, akan tetapi ini adalah visi bersama untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung terwujudnya realisasi program Asta Cita Presiden Prabowo," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
