Bisnis.com, TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran senilai Rp62,3 miliar yang bersumber dari dana alokasi umum untuk perbaikan sarana dan prasarana 64 sekolah pada tahun ini.
Menurut Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, alokasi anggaran tersebut sebagai langkah nyata pemerintah provinsi untuk meningkatkan mutu pendidikan di provinsi tersebut.
“Kami harus jujur melihat kekurangan sarana dan prasarana pendidikan saat ini. Maka, pemerintah harus menggunakan berbagai cara untuk memecah persoalan kekurangan sarpras [sarana dan prasarana] lewat berbagai sumber pendanaan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Malut, Jumat (23/5/2025).
Dia menuturkan, 64 sekolah yang diperbaiki mencakup berbagai tingkat dari mulai sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).
Setelah perbaikan sarana prasarana yang anggarannya bersumber dari DAU, tahap selanjutnya Pemprov Malut akan mencoba melanjutkan renovasi sekolah dengan alokasi anggaran bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
Targetnya, perbaikan sarana sekolah selanjutnya mampu menyasar 54 sekolah. Kemudian, pada 2026 ditargetkan sebanyak 118 sekolah.
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly juga menegaskan supaya sekolah di Malut tidak ada lagi yang menahan ijazah siswanya.
“Seluruh tunggakan uang komite sampai dengan terbitnya Kebijakan BOSDA 2025 diputihkan. Tidak boleh lagi ada anak-anak SMA/SMK/SLB yang tidak bisa mengambil ijazah hanya karena mereka tidak mampu membayar,” katanya.
Sebanyak 2.330 siswa yang selama ini tertahan aksesnya terhadap dokumen kelulusan, bisa memperoleh ijazahnya.
Dengan kebijakan itu, dia berharap tidak ada lagi anak-anak usia sekolah di Malut yang tertinggal hanya karena lahir dari keluarga kurang mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
