Bisnis.com, HALMAHERA UTARA — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa. Pengembangan industri kelapa dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua mengatakan bahwa selama ini produksi buah kelapa hanya dikembangkan untuk olahan kopra. Sementara itu, harga kopra cenderung turun dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah.
"Kalaupun dipaksakan, pemerintah hanya bisa memberikan subsidi. Selain itu tidak ada lapangan kerja bagi masyarakat dan tidak ada pemasukan PAD [pendapatan asli daerah]. Selain itu juga, kita lihat sendiri, naiknya harga kopra tidak dapat bertahan lama akan turun lagi, jadi lebih banyak turun dari pada naik," ujar Piet dalam keterangan resminya dikutip Senin (7/7/2025).
Dengan hadirnya perda itu, katanya, produk kelapa di Halmahera Utara dapat dikembangkan sebagai industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dengan adanya industri yang mapan, dia menuturkan harga beli kelapa dari para petani dapat terjaga.
“Produk hasil olahan industri harga pasarannya tidak pernah turun, maka harga beli buah kelapa dari petani juga tidak akan turun, dan kalaupun turun sudah dipastikan tidak akan membebani petani kelapa,” katanya.
Baca Juga
Kehadiran industri yang terintegrasi nantinya juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pajak daerah.
"Kita harus memiliki pemikiran yang luas untuk berpikir ke masa depan, bukan untuk hari ini. Maka itu, kenapa harus ada Perda Hilirisasi Buah Kelapa, tujuannya agar produk lokal yang kita miliki bisa diolah di daerah ini, sehingga memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat dalam waktu yang lama," jelas Bupati.
Bupati mengatakan, petani kelapa jangan tergiur dengan harga yang diberikan oleh pembeli dari luar daerah, karena itu tidak memiliki jaminan untuk bertahan lama.
"Mereka hanya datang saat harga kelapa naik, dan mereka akan menghilang saat harga kelapa turun," kata Bupati.
Pengalaman dulu ada beberapa industri di Halmahera Utara, saat berdirinya industri itu banyak pembeli kelapa datang dengan harga yang tinggi, sehingga industri itu harus tutup karena kekurangan bahan baku kelapa, dan begitu industri itu tutup, harga pasaran kelapa turun drastis, dan saat itu tidak ada lagi pembeli-pembeli yang datang membeli kelapa di daerah ini.
"Ini pengalaman kita beberapa tahun lalu. Jangan sampai ini terjadi lagi," ucap Bupati.
Dia menuturkan pemerintahan yang dipimpinnya telah melakukan beberapa langkah di bidang ekonomi untuk menopang ekonomi daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Halmahera Utara.
Salah satunya, menjadikan Pelabuhan Tobelo sebagai Pelabuhan ekspor nasional dan Internasional dan ini akan berjalan beberapa bulan ke depan lagi.
"Hal ini kami lakukan agar produk-produk lokal daerah Halmahera Utara dapat kita ekspor langsung ke luar negeri karena kami telah memiliki jalur perdagangan internasional. Dan beberapa bulan ke depan kontainer akan masuk menumpuk di Pelabuhan Tobelo," kata Piet.
Pemerintah Halmahera Utara terus melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk menggaet investor membangun Industri pengelolaan bukan saja kelapa tapi seluruh hasil tani yang ada di Halmahera Utara.
"Hal ini kami lakukan, karena kami berpikir, kita jangan terlalu berharap dengan apa yang sudah ada saat ini, tetapi kita harus membuat terobosan baru agar masyarakat kita ini kembali memiliki kesejahteraan ekonomi dan social."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
