Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua tidak dapat diukur dari besaran anggaran yang dikucurkan. Dukungan nyata dari aspek pengawasan dan keseriusan pemerintah dalam membangun wilayah, perlu menjadi perhatian.
Anggota Komisi II DPR Aziz Suberkit mengatakan bahwa pemerintah pusat mesti memberikan dukungan secara serius melalui pengawasan yang ketat dalam mengawal pembangunan secara menyeluruh.
“Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi persoalannya bukan cuma uang,” ujar Azis dikutip dari keterangan resmi di DPR, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, Jakarta tidak boleh hanya memandang Papua dari sisi besaran dan kebutuhan dana semata.
Persoalan utama, katanya yang mencakup dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan yang serius dan konsisten, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan peran DOB agar sama halnya dengan daerah lain yang sudah mapan.
“Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Enggak bisa dilepas begitu saja,” katanya.
Baca Juga
Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang lebih terstruktur, mulai dari proses perencanaan, pengajuan anggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan pencairan dana.
“Kita enggak banyak uang, dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi besar saja tidak cukup. Kalau enggak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” katanya.
Aziz mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua, dan menyebutkan bahwa tanggung jawab pembinaan DOB kini menjadi lebih berat dan menantang.
Lebih lanjut, Azis menegaskan pentingnya pemberian kebijakan afirmatif secara menyeluruh bagi Papua, tidak terbatas hanya pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
