Bisnis.com, JAYAPURA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyiapkan pendampingan dalam aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kegiatan pembangunan di wilayah Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Sapto Agung Riyadi, pihaknya ingin memastikan setiap kegiatan pembangunan yang berjalan d masing-masing provinsi sesuai dengan peraturan perundangan.
Hal itu disampaikan oleh Sapto Agung Riyadi setelah acara pengukuhan dirinya sebagai Kepala BPKP Provinsi Papua di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, Senin (14/4/2025).
Dia menjelaskan BPKP akan berupaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di ketiga provinsi tersebut agar berjalan lebih baik.
“Kami memastikan kegiatan yang dijalankan pemda sesuai aturan perundang-undangan. Kami juga bantu memperbaiki tata kelola dan sistem pengendalian agar potensi kecurangan dan tindak pidana korupsi bisa ditekan,” ujar Sapto dikutip dari keterangan resmi Pemprov Papua, Selasa (15/4/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya peran BPKP dalam memperkuat pengawasan sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Baca Juga
Dia menuturkan pengawasan bukan hanya dilakukan pada saat pelaksanaan atau setelah kegiatan berjalan, tetapi sejak perencanaan.
Dengan begitu, pembangunan yang dirancang bisa sesuai sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kalau tidak diawasi dari awal, kita bisa menyimpang dari rencana. Karena itu kami selalu minta masukan dari BPKP, termasuk dalam penanganan aset milik Pemprov Papua,” ujar Ramses.
Fungsi BPKP, katanya juga penting dalam mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan hasil akhir pembangunan.
Peran ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
BPKP Perwakilan Papua Barat Daya
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengukuhkan Edi Sunardi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya.
Pengukuhan tersebut turut disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah.
Dalam keterangan resminya, Sally menyampaikan pentingnya menjaga kolaborasi dan sinergi BPKP dengan seluruh stakeholder di Provinsi Papua Barat Daya untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Papua Barat Daya.
BPKP Perwakilan Papua Barat Daya telah memiliki Agenda Prioritas Pengawasan yang akan dilaksanakan pada 2025 dan akan menyampaikan Laporan Eksekutif Daerah kepada gubernur pada setiap semester.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di daerah dengan memberikan personel dan logistik yang cukup kepada Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan tata kelola pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan BPKP untuk membina APIP.
Gubernur turut mengapresiasi kehadiran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya, yang menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya Provinsi Papua Barat Daya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
