Proyek Strategis Manokwari, Pembebasan Lahan Dibutuhkan Rp1 Triliun

Untuk menunjukkan sebuah wajah Manokwari sebagai ibukota provinsi menjadi sebuah tantangan yang perlu diperjuangkan.
Bupati Manokwari Hermus Indou saat berbicara dengan perwakilan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Manokwari./Antara-Ali Nur Ichsan.
Bupati Manokwari Hermus Indou saat berbicara dengan perwakilan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Manokwari./Antara-Ali Nur Ichsan.

Bisnis.com, MANOKWARI - Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk membiayai pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur strategis ibukota provinsi.

Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Kamis (30/11/2023), mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur strategis banyak dikerjakan di wilayah kota yang padat penduduk sehingga banyak masyarakat yang akan terdampak.

"Banyak yang akan kita bebaskan dan membutuhkan ganti untung pada warga terdampak yang biayanya sangat besar, lebih dari Rp1 triliun," katanya.

Ia mengatakan, untuk menunjukkan sebuah wajah Manokwari sebagai ibukota provinsi menjadi sebuah tantangan yang perlu diperjuangkan bersama-sama oleh Pemkab Manokwari maupun Pemprov Papua Barat.

Ia menjelaskan, meskipun pembangunan proyek strategis bisa menggunakan anggaran dari pusat atau APBN tapi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membiayai pembebasan lahan.

Dia mencontohkan, pada pembangunan Pasar Sanggeng dan kawasan arena publik (KAP) Borarsi. Dimana pembangunan proyek strategis tersebut dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR, namun Pemkab Manokwari menghabiskan Rp100 miliar untuk pembayaran ganti untung warga yang terdampak.

"Pasar Sanggeng bisa terbangun karena Pemkab Manokwari mengeluarkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan. Begitu juga pada pembangunan KAP Borarsi yang menghabiskan Rp50 miliar untuk ganti untung," ujarnya.

Selain itu, masih ada lagi proyek strategis pengembangan bandara dan proyek perubahan jalur jalan menuju bandara. Meskipun dibiayai APBN, namun Pemkab Manokwari membutuhkan biaya sangat besar untuk pembebasan lahan ke depannya.

Ia menambahkan, untuk mengatasi pembiayaan tersebut, saat ini Pemkab Manokwari sedang berusaha agar Pemprov Papua Barat mengalokasikan penambahan dana bagi hasil (DBH) Migas dari Kabupaten Teluk Bintuni.

"Kami pun masih terus bermohon kepada Pemprov Papua Barat karena proyek infrastruktur strategis Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat harus tetap kita lanjutkan. Kita harus terus berjuang dan memiliki komitmen untuk rela berkorban untuk prioritaskan hal-hal yang penting," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Redaksi
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler