Sektor Logistik di Biak Papua Perlu Didukung Konektivitas

Logistik dan konektivitas harus kita dorong supaya nanti Biak itu bisa menjadi salah satu ekonomi yang bisa berkembang.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Senin, 27 November 2023 | 13:55
Tumpukan ikan pelagis besar di dalam Gudang Beku Terintegrasi Kabupaten Biak Numfor (Unit Pengolahan Ikan) Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu (26/11/2023)./Antara-M. Baqir Idrus Alatas.
Tumpukan ikan pelagis besar di dalam Gudang Beku Terintegrasi Kabupaten Biak Numfor (Unit Pengolahan Ikan) Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu (26/11/2023)./Antara-M. Baqir Idrus Alatas.

Bisnis.com, BIAK - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor logistik dan konektivitas harus didorong di Kabupaten Biak Numfor supaya dapat mengembangkan perekonomian daerah, terutama dengan memanfaatkan potensi ekonomi biru.

“Logistik dan konektivitas harus kita dorong supaya nanti Biak itu bisa menjadi salah satu ekonomi yang bisa berkembang,” ujarnya saat berkunjung ke Desa Wisata Pantai Anggaduber, Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Minggu (26/11/2023).

Dia menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi dan kondisi masyarakat di Biak Numfor relatif sederhana. Untuk tingkat kemiskinan masih berkisar 24 persen, dan kemiskinan ekstrem 9 persen. Artinya, pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan.

Hingga saat ini, 20,6 persen ekonomi Kabupaten Biak Numfor bergantung pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Padahal, ada potensi besar ekonomi biru di wilayah tersebut yang dapat menjadi nilai tambah. Mulai sektor perikanan dan produk olahannya, kerang, mangrove, wisata pantai, serta pariwisata berbasis laut seperti diving dan snorkling.

“Nelayan di sini cenderung menangkap ikan segar untuk kepentingan keluarganya ataupun dijual di lokal, padahal kan sebenarnya permintaan ikan yang seperti ini dibutuhkan di daerah-daerah lain Indonesia maupun untuk ekspor. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita membuka pasar atau konektivitas dari ekonomi Biak ini dengan pasar yang lebih besar, baik di wilayah lain di Indonesia maupun di luar negeri. Itu PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama,” ucap Amalia.

Dalam kesempatan yang sama, dia menilai keberadaan Gudang Beku Terintegrasi dan Unit Pengolahan Ikan Biak Numfor dapat semakin bermanfaat apabila potensi ekonomi biru bisa dimaksimalkan dengan baik.

Di sisi lain, konektivitas dan kelancaran distribusi logistik komoditas laut ke dalam negeri maupun internasional perlu didorong agar nilai tambah ekonomi bisa diterima oleh Kabupaten Biak Numfor.

“Mungkin ke depan ada peluang dilakukan pengemasan, pemotongan dan pembekuan (ikan) untuk dilakukan di Biak, sehingga nilai tambahnya nanti bisa diciptakan di Biak. Kalau sekarang kan Biak mengirim ikan beku dikirim ke Manado ataupun ke Ambon, kemudian nilai tambah yang tercipta yaitu lapangan pekerjaan, value added-nya (nilai tambah) itu terjadi di Ambon dan di Manado, sehingga Biak tidak mendapatkan manfaat nilai tambah yang tercipta dari proses pengolahan selanjutnya. Itu nanti ke depan potensi pengolahan lanjutan dari ikan tentunya perlu kita dorong di sini,” ungkap dia dilansir Antara.

Biasanya, proses pengiriman ikan ke dalam negeri maupun ke dunia global seperti Jepang harus transit terlebih dahulu di Makassar (Sulawesi Selatan), lalu DKI Jakarta, baru ke negara tujuan. Namun, mengingat syarat pengiriman ke Jepang minimal berat dari komoditas yang hendak diekspor sebanyak 30 ton, maka hasil produksi dari Biak Numfor harus dikumpulkan di Makassar, DKI Jakarta, atau Manado (Sulawesi Utara) dahulu guna memenuhi minimum bobot pengiriman.

“Jadi, antara supply juga kita perlu benahi, konektivitas dengan pasar domestik maupun global juga perlu kita dorong, dan mungkin salah satu kuncinya kita harus menarik investor masuk ke sini. Caranya menarik investor ya kita harus welcome terhadap investor (dengan menyiapkan) regulasi dan tata kelola. Itu harus menjadi satu perhatian pemerintah daerah juga untuk bisa berkolaborasi dengan para investor yang masuk,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Redaksi
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler