Bisnis.com, AMBON — Pengembangan kawasan pelabuhan Maluku Integrated Port menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku untuk periode 2025—2029.
Selain proyek Maluku Integrated Port (MIP), terdapat dua proyek lain yang juga menjadi sasaran utama Pemprov Maluku yakni Bendungan Way Apu dan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan dari Pemprov Maluku yang diharapkan juga dapat bersinergi dengan proyek strategis nasional di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami berharap perencanaan ini harus menjawab kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Maluku, Jumat (25/7/2025).
Dia menuturkan visi Pemprov Maluku sejalan dengan visi Presiden Prabowo ke depan.
Menurutnya, terdapat sejumlah kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang mestinya dapat segera dijalankan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga
Dalam menyusun program pembangunan, pihaknya sangat memperhatikan masukan dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.
Penyusunan program pembangunan juga dilakukan secara terstruktur dari komunitas masyarakat terkecil dengan harapan dapat dimanfaatkan langsung nantinya bagi pertumbuhan ekonomi warga.
“Oleh karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintahan dari berbagai organisasi pemerintahan dan nonpemerintahan sangat diperlukan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah nasional," katanya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur arahan strategis yang tertuang dalam berbagai kebijakan nasional.
“Arahan strategis tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Inpres No.8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutur Lewerissa.
Untuk itu, perencanaan pembangunan harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Harapannya perencanaan pada 2025—2029 benar-benar implementatif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," kata Hendrik.
Pemprov Maluku menjadikan proyek MIP sebagai prioritas untuk memperkuat pengembangan kawasan pelabuhan.
Proyek itu dipimpin oleh Richard Joost Lino yang mempunyai pengalaman matang di sektor kepelabuhanan Tanah Air.
Lino menyatakan bahwa dirinya akan membantu Pemprov Maluku untuk dapat mewujudkan MIP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
