Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Papua Barat Kehilangan Peluang Dapat Tambahan Dana Transfer dari Pusat

Pemerintah Provinsi Papua Barat kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan dana transfer dari pusat pada tahun anggaran 2020.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Desember 2019  |  22:55 WIB
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (menghadap kamera kedua kanan) memberi arahan kepada para pimpinan OPD usai apel agar mempercepat penyusunan RKA kepada Bappeda. - Antara/Toyiban
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (menghadap kamera kedua kanan) memberi arahan kepada para pimpinan OPD usai apel agar mempercepat penyusunan RKA kepada Bappeda. - Antara/Toyiban

Bisnis.com, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan dana transfer dari pusat pada tahun anggaran 2020.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu, menyebutkan Pemprov belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk dibahas bersama DPR.

Sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) belum menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan KUA PPAS serta input data pada e-planning dan e-badgeting.

"Kalau mau dapat tambahan dana transfer yang lain, RAPBD seharusnya sudah ditetapkan pada 30 November. Kita sudah terlambat, jadi jangan harap itu," kata Abia di Manokwari pada Senin (9/12/2019).

Menurut dia, yang saat ini harus dikejar adalah penetapan RAPBD Papua Barat tahun 2020 tidak boleh lewat dari 31 Desember 2019.

"Selambat-lambatnya 31 Desember, kita harus percepat penyusunan Dokumen KUA-PPAS. Kalau ini terlambat lagi maka akan berpangaruh pada opini BPK, bahkan pengurangan DAU (dana alokasi umum) dari pusat," papar Ullu.

Dia menyatakan Gubernur Dominggus Mandacan sudah sangat tegas mengenai penyusunan KUAPPAS. Dia pun mengajak seluruh OPD segera menyerahkan RKA masing-masing kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kalau malam ini seluruh OPD memasukkan RKA, saya yakin 2 atau 3 hari kedepan KUA PPAS bisa digeser ke DPR. Dengan demikian, masih ada waktu cukup untuk kita bahas, sehingga sebelum 31 Desember APBD Papua Barat 2020 bisa ditetapkan," ucap Ullu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Muhdi, sebelumnya mengutarakan alokasi dana transfer dan dana desa untuk untuk Pemprov serta kabupaten/kota se-Papua Barat tahun 2020 secara kesuluruhan sebesar Rp 21,08 triliun atau meningkat 1,3 persen dari 2019

Muhdi memerinci DAU untuk Papua Barat sebesar Rp8,49 triliun, dana bagi hasil Rp3,49 triliun, dana otonomi khusus Rp4,34 triliun, serta dana alokasi khusus fisik Rp2,12 triliun.

"Dana Desa untuk Papua Barat tahun 2020 total Rp1,56 triliun, dana alokasi khusus nonfisik Rp810,4 miliar. Pemerintah pusat juga mangalokasikan dana insentif daerah Rp267,75 miliar," kata Muhdi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otonomi khusus Papua Barat

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top