Bisnis.com, MERAUKE — Provinsi Papua Selatan menjadi satu dari empat daerah otonomi baru atau DOB di Papua yang dinilai memiliki perkembangan pembanngunan sarana infrastruktur pemerintahan yang cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.
Anggota Komisi II DPR Indrajaya mengatakan bahwa dari empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, Provinsi Papua Selatan memiliki kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
Dia menuturkan saat ini perkembangan pengerjaan pembangunan sarana prasarana infrastruktur pendukung pemerintahan di Papua Selatan sudah mencapai 20%.
Pada Jumat (16/5/2025), Panitia Kerja Evaluasi Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu daerah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan mengunjungi Provinsi Papua Selatan melihat perkembangan pembangunan setelah Undang-undang 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua selatan.
"Dari evaluasi empat kabupaten ini, Papua Selatan termasuk yang paling tercepat. Jadi kalau melihat dari progesnya berdasarkan laporan dari pelaksana proyek, pembangunan itu sudah 20%. Jadi kalau dilihat, Papua Selatan mungkin yang paling baik capaian pembangunan infrastruktur pemerintahannya," kata Indrajaya saat berkunjung ke Merauke, Provinsi Papua Selatan, seperti dikutip dari keterangan resmi di DPR, Sabtu (17/5/2025).
Indra menegaskan bahwa sebuah daerah otonomi khusus sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana infrastruktur sebagai pendukung jalannya pemerintahan di daerah.
"Permasalahannya terkait dengan anggaran, karena daerah otonomi khusus ini juga memang butuh support terkait dengan infrastrukturnya itu harus banyak. Oleh karenanya kita akan mendorong agar pertumbuhan percepatan infrastruktur pembangunan kekhususannya sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu, yakni proteksi atau afirmasi terkait Orang Asli Papua (OAP) itu bisa berjalan," katanya.
Dia berharap Papua Selatan berupaya terus meningkatkan sektor sumber daya manusia yang ada, dan pembangunan infrastruktur pemerintahannya juga dapat berjalan dengan baik agar bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi yang lainnya.
"Kendala yang ada di sini yaitu terkait dengan masalah bahan material. Kalau di sini bahan material harus didatangkan dari luar. Hal itu memang menjadi salah satu kendala bagi pembangunan di Provinsi Papua Selatan ini. Selain itu, kendala lain yang paling utama disini adalah masalah SDM. Itu sebagai pekerjaan rumah kita bersama sebenarnya. Dan kita juga nanti mungkin akan membuat regulasi secara khusus terkait dengan proteksi untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya untuk Orang asli Papua-nya sendiri," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
