Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pentingnya untuk mengeksekusi pembangunan sarana dan prasarana di ibu kota Maluku Utara, Sofifi.
Adapun berdasarkan Undang-undang No.46/1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ditetapkan bahwa Sofifi merupakan Ibukota Maluku Utara.
“Kita perlu fokus untuk mempercepat pembangunan Ibukota Sofifi supaya pemerintahan bisa berjalan secara maksimal dan masyarakatnya nyaman tinggal di sana” kata Menko dikutip dari laman Kemenko Marves, Selasa (3/8/2021).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa dengan mempertimbangkan saran dari Menteri Sekretaris Negara, berharap pembangunan Sofifi dapat segera dilaksanakan tanpa perlu menyoal lagi status ibukota dan status kawasan khusus.
“Apabila nantinya diperlukan Peraturan Presiden untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Sofifi, kami akan bersama-sama buatkan,”katanya.
Mendagri juga menyampaikan skenario pembangunan Ibukota Sofifi yang mencakup soal energi dan sumber daya mineral, jaringan, kesehatan, lahan, mitigasi, pemerintahan, pendidikan, kawasan pemukiman, pengembangan ekonomi, transportasi dan logistik, dan sebagainya.
Baca Juga
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai fasilitas infrastruktur dan transportasi antarwilayah juga sudah dapat dibilang memadai, salah satunya adalah keberadaan Bandara Kuabang Kao dan pelabuhan barang serta pelabuhan penumpang guna mendukung ibukota.
Selain itu, sambungnya, tengah dibangun pula tanggul Sungai Akelaka, drainase primer Ibukota Sofifi, jalan simpang Dodinga-Sofifi-Akelamo, tempat pembuangan akhir sampah, optimalisasi sistem penyediaan air minum, hingga pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara yang seluruhnya ditargetkan selesai pada 2022.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil juga menyebutkan akan segera menyelesaikan masalah tata ruang supaya bisa dipersiapkan Rencana Detail Tata Ruangnya.
Terakhir, Menko Luhut memberikan arahan agar pembangunan dilakukan terpusat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan meminta Sekjen Kementerian PUPR untuk membuat Master Plan sehingga dapat segera dilaporkan kepada Presiden.
Pembangunan dapat dikerjakan dengan mengoptimalkan anggaran sesuai opsi yang telah disampaikan oleh Mendagri. “Saya harap tahun 2022 pembangunan dapat dimulai dan kuartal pertama tahun 2023 masyarakat sudah mulai pindah ke Sofifi sambil melanjutkan pembangunan yang belum selesai,” kata Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
