Bisnis.com, TERNATE – Sebanyak 142 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Maluku Utara (Malut) masih kekurangan tenaga dokter, sehingga mempengaruhi pelayanan bagi pasien yang berobat, terutama di daerah terpencil.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Malut, Idhar Sidi Umar, menyatakan hingga saat ini 142 Puskesmas masih kekurangan dokter dan akan diupayakan untuk melakukan kontrak, terutama bagi dokter spesialis.
"Lebih yang belum terisi itu dokter umum, dokter gizi lebih banyak dari 142 Puskesmas. Dokter gizi baru 30 persen yang terisi, sedangkan untuk standar pelayanan fasilitas pelayanan dokter gigi, perawat, bidan dari kesehatan lingkungan, politekes dan itu ada sembilan tenaga yang harus terpenuhi," katanya pada Kamis (28/2/2019).
Dia mengakui baru satu Puskesmas yang memiliki fasilitas kesehatan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2015 harus memiliki dokter spesialis.
Sedangkan, untuk penambahan dokter, harus dilihat apa ada lowongan untuk pelaksanaan tes atau tidak dan dokter spesialis sendiri di Malut masih sangat minim.
"Memang, kalau dokter dikirim biasanya hanya satu atau dua tenaga dan untuk dokter spesialis ada empat orang telah melakukan survei ke Haltim guna mengecek kesiapan fasilitas pelayanan di RSUD Maba. Jadi memang kita melihat dari satu sisi ternyata masih kurang tenaga-tenaga analis," ujar Idhar.
Dia mengatakan di era otonomi daerah saat ini seharusnya Pemkab/Pemkot bisa memenuhi kekurangan yang ada sebab semua sudah ada di kabupaten, tinggal para bupati menyediakan anggaran untuk melakukan kontrak tenaga dokter melalui P3K.
"Sebenarnya ada kriteria, dari pusat sudah kasih bantuan tenaga-tenaga tertentu seperti penyuluh dan sebagainya. Jadi melihat yang kekurangan jangan yang berlebihan dan kalau tidak akan begitu terus tetap kurang terus sehingga tiap tahun mengeluh kurang tenaga medis dan tidak ada upaya maupun inovasi," kata Idhar.
Dia mencontohkan seperti yang sudah dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat semua tenaga kesehatan dipenuhi dengan cara dianggarkan untuk kontrak, sehingga kabupaten lain masa tidak bisa. "Jadi, harus bisa mencontohi Kabupaten Halmahera Barat."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
