Kabar24.com, JAKARTA - Proses perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat diharapkan melibatkan berbagai sektor dan daerah sehingga belanja pembangunan bisa lebih efektif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, permasalahan pembangunan Papua bukanlah persoalan cukup atau tidaknya anggaran yang ada dalam satu Tahun Anggaran 2016 saja. Pasalnya, total dana yang dialokasikan untuk Papua, baik dana di kementerian, lembaga dan dana transfer ke daerah ke Provinsi Papua maupun Papua Barat besarnya mencapai Rp85,7 triliun.
"Namun, anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai. Artinya permasalahan bukan semata-mata pada besaran dana, bukan pada anggaran, tapi proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," katanya saat pembukaan rapat kabinet terbatas soal Pembangunan Papua, Selasa (8/11/2016).
Selain itu, Presiden juga meminta agar program kementerian dan lembaga di Papua bisa menyasar ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kepala Negara memperoleh informasi jika 46% program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah implementasinya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar ada pembenahan. Kementerian dan pemerintah daerah, lanjutnya, tidak boleh lagi berjalan sendiri, melainkan harus fokus dan terpadu untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
"Saya minta kerja kita fokus pada upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua meski tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 0,50 poin. Indeks pembangunan manusia di Papua saat ini masih di bawah 60, artinya masih pada posisi yang rendah," katanya.
Di sisi lain, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta percepatan pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar kabupaten dan antarkota.
Presiden menilai percepatan konektivitas tersebut sangat penting untuk terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua.
Menururnya, kebijakan penetapan bahan bakar minyak satu harga merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden berharap kebijakan satu harga itu akan membantu pertumbuhan perekonomian, biaya transportasi dan logistik lebih murah sehingga dan harga-harga bisa diturunkan.
"Terakhir saya ingatkan agar pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai-nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Papua," katanya.
Rakyat Papua, imbuh Presiden, harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai rakyat hanya jadi penonton saja.
Oleh karena itu, Presiden berpesan agar pembangunan menggunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek yang penting dalam pembangunan di tanah Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
