Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Maluku bakal mengakselerasi program transmigrasi lokal untuk pemerataan perekonomian daerah menyusul karakteristik geografis wilayah ini yang berupa kepulauan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan pada awal pekan ini, Senin (17/3/2025).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengikuti rapat tersebut secara virtual di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur Maluku di Kota Ambon.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik mengungkapkan bahwa pihaknya sempat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait guna membahas persoalan perumahan bagi rakyat di Maluku.
Hendrik menjelaskan bahwa ada gagasan soal tanah negara rumah rakyat yang ia nilai sebagai sebuah ide menarik. Hal ini, imbuhnya, lantaran kondisi rumah di Negeri Seribu Pulau yang memang membutuhkan perhatian.
Menurutnya, Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil dan telah menjadi tuan rumah untuk program transmigrasi nasional selama 60 tahun. Sepanjang periode tersebut, imbuhnya, telah ada puluhan ribu kepala keluarga transmigran yang masuk ke provinsi ini guna menggerakkan perekonomian dan memberikan dampak positif yang sangat besar serta bermanfaat untuk Maluku.
"Karena kami pulau kecil, dan kami punya kepadatan penduduk asli di kampung-kampung negeri juga padar, maka dari itu kami lebih cenderung agar program transmigrasi lokal digalakkan di Provinsi Maluku," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi Pemerintah Provinsi Maluku.
Adapun, dalam rapat koordinasi tersebut juga diikuti dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria / Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
