Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Provinsi Papua Pegunungan Resmi Memiliki 12 Pemimpin Perangkat Daerah

Karena merupakan penjabat, pemerintah provinsi akan mengevaluasi kinerja 12 pimpinan itu tiga bulan ke depan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Desember 2022  |  01:42 WIB
Provinsi Papua Pegunungan Resmi Memiliki 12 Pemimpin Perangkat Daerah
Penjabat 12 OPD Provinsi Papua Pegunungan yang baru menerima SK. - Antara/Marius Frisson Yewun.
Bagikan

Bisnis.com, WAMENA - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi memiliki 12 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pertama yang nantinya mendukung Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi baru ini.

Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo di Wamena, Kamis (8/12/2022), mengatakan 12 orang yang menduduki 12 OPD itu merupakan penjabat.

"Mereka menerima SK pelaksana tugas (Plt), penjabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Mereka penjabat sehingga diberikan surat keputusan (SK) saja, kecuali nanti yang pejabat definitif baru kita lantik," katanya.

Nikolaus Kondomo memastikan sudah melihat rekam jejak, kinerja dari 12 orang yang menerima SK itu. Dia berharap mereka nantinya melaksanakan tugas dengan baik.

"Mereka perwakilan dari wilayah Provinsi Papua Pegunungan," katanya.

Karena merupakan penjabat, pemerintah provinsi akan mengevaluasi kinerja 12 pimpinan itu tiga bulan ke depan. Kinerja mereka akan menentukan apakah mereka masih bisa terus dipertahankan atau diganti.

"Dalam pelaksanaan tugas tiga bulan itu baik atau tidak, jadi bisa diganti dan bisa tidak," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi baru ini memiliki tugas besar yaitu menghadapi pemilihan umum 2024, pembentukan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan.

"Dasar hukum penunjukan penjabat pratama provinsi ini berdasarkan surat keputusan kepala BKN Nomor 2/SE/7/2019 tentang kewenangan pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas dalam aspek kepegawaian ASN yang ditunjuk tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya," katanya.

Nikolaus mengharapkan dalam pembentukan pemerintahan yang masih nol ini, mereka bisa meletakkan dasar yang baik sehingga pemerintah bisa berjalan dengan baik pula.

"Apa yang sudah diberikan pemerintah pusat harus mampu dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggungjawab," katanya.

Berikut nama-nama Penjabat Provinsi Papua Pegunungan yang menerima SK, Yakobus Way sebagai Plt Isnpektur, Wasuok Demianus Siep sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan, Alpius Yigibalom sebagai Plt Kepala Biro Hukum, Rooy John Erasmus Salamony sebagai Plt Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset.

Lalu, Margaretha Rumbekwan sebagai Plt Kepala Dinas Administrasi dan Kependudukan, Welem Bianglabi sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Sutrisno Richi Prayitno sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian, Agustinus Howay sebagai Plt Kepala Kesbangpol, Aron Wanimbo sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan, Rony Situmorang sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, Samuel Palimbong Sebagai Plt Kepala Karo Umum dan Tunggul Panggabean sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua pemekaran daerah

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top