Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Puluhan Anggota Majelis Rakyat Papua Tertahan di Wamena

Situasi itu dituding sudah direncanakan sedemikian rupa oleh beberapa oknum yang memang tidak menghendaki mereka datang ke wilayah Lapago.
Anggota MRP Engelbertus Kasipmabin./Antara-Marius Frisson Yewun
Anggota MRP Engelbertus Kasipmabin./Antara-Marius Frisson Yewun

Bisnis.com, WAMENA - Sekitar 47-an anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang hendak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat di Wilayah Adat Lapago, tertahan di Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebab tidak boleh keluar dari ruang atau halaman bandara.

Anggota MRP Engelbertus Kasipmabin di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu (15/11/2020), mengatakan pasca beberapa orang melakukan demonstrasi menolak kedatangan mereka, mereka tidak bisa keluar dari Bandara Wamena sejak pagi hingga sore hari.

"Kasit Intel dua kali datang ketemu saya. Saya bilang bapak koordinasi dengan pihak demonstran supaya kami bisa bicara, tetapi tidak difasilitasi," katanya.

Ia menilai situasi itu sudah direncanakan sedemikian rupa oleh beberapa oknum yang memang tidak menghendaki mereka datang ke wilayah Lapago.

"Saya menilai ini sudah dengan sengaja strukturnya diatur sedemikian rupa sehingga kami tidak boleh melakukan kegiatan di sini," katanya.

MRP menilai sekelompok masyarakat yang mendatangi Bandara Wamena dan menolak kedatangan mereka hanya ikut-ikutan.

"Saya pikir mereka (warga yang datang ke bandara untuk menolak kedatangan anggota MRP) ini dipakai (dimanfaatkan oleh okum tertentu) saja," katanya.

MRP akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jayapura untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih parah, sebab kelompok yang berpihak kepada MRP juga telah bersiap-siap untuk datang lokasi dan menantang kelompok yang melarang kedatangan anggota MRP.

"Kami punya masyarakat siap datang, tetapi kami bilang jangan karena kalau masyarakat kita yang datang, mereka berkelahi, aparat mau duduk nonton atau nanti memihak kepada siapa. Situasi ini kami lihat tidak bagus makanya saya putuskan untuk pulang," katanya.

Ia mengatakan dari sejumlah warga yang datang dan melarang keberadaan mereka, ada yang merupakan anggota DPRD, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) maupun oknum kepala kampung.

"Mereka ini termasuk unsur pemerintah. Masa kita sesama pemerintah kok demo. Mereka bekerja untuk lembaga negara, kami juga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler