Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pilkada 11 Kabupaten di Papua, Ada Potensi Kerawanan

Yang lebih bahaya adalah peserta pemilu, tidak boleh menggunakan kampanye hitam, kalau tidak puas dengan jalur hukum, biasanya cenderung menggunakan jalur pengerahan massa.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 30 Januari 2020  |  09:16 WIB
Sejumlah aparat TNI dan Polri menjaga pos keamanan di Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Selasa (31/12/19). - Antara/Indrayadi TH
Sejumlah aparat TNI dan Polri menjaga pos keamanan di Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Selasa (31/12/19). - Antara/Indrayadi TH

Bisnis.com, JAYAPURA - Wakapolda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki mengimbau kepada calon peserta pilkada serentak di 11 kabupaten agar tidak melaksanakan kampanye hitam.

"Kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 ini untuk memilih pemimpin menggunakan sistem pemilihan langsung, banyak mengandung kerawanan konflik, kalau tidak hati-hati kita dihadapkan masalah konflik" katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Kota Jayapura, Rabu (29/1/2020).

Menurut dia, sumber potensi yang paling tinggi itu juga ada di penyelenggara, untuk itu KPU dan Bawaslu harus bersikap dan bertindak independen, jika terjadi permasalahan, harus diatur menggunakan jalur hukum.

"Polri dan TNI bersikap netral dalam mengamankan pemilihan bupati dan wakil bupati, hal ini harus di pegang teguh sehingga ada rasa tanggung jawab. Pemerintah daerah juga harus mendukung terselenggaranya pemilu ini dengan aman dan lancar," katanya

"Yang lebih bahaya adalah peserta pemilu, tidak boleh menggunakan kampanye hitam, kalau tidak puas dengan jalur hukum, biasanya cenderung menggunakan jalur pengerahan massa. Dalam aturan dan udang-undang, itu tidak boleh dilakukan," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, tiap persoalan atau konflik yang dihadapi harus diselesaikan dengan aturan dan hukum.

"Kita selesaikan secara hukum yang transparan dan berkeadilan. Saya berharap, setiap tahapan dilaksanakan secara independen, siapapun yang terpilih memperoleh suara terbanyak, itu adalah tujuan Tuhan," katanya.

Dalam negara demokrasi sekarang ini, kata dia, kebijakan keamanan dirubah menjadi kebijakan kesejahteraan, lebih mengedepankan upaya persuasif.

"Tidak ada laporan ke polisi yang berkaitan dengan pilkada, semuanya ke Bawaslu dulu, ini kebijakan undang-undang. Saya berharap, semua mematuhi amanat undang-undang," katanya.

Sehari sebelumnya, mantan Irwasda Polda Papua itu menghadiri peluncuran pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati di 11 kabupaten tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua di halaman Arso Grande Hotel, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Pada momentum itu, Brigjen Pol Yakobus meminta kepada semua pihak untuk mendukung pilkada berjalan aman, lancar dan sukses, dan warga tidak cepat terpengaruh isu hoaks.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua Pilkada 2020

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top