Pembangunan di Papua Barat : Anggota Komisi V Jimmy Demianus Ijie Sebut Infrastruktur Dasar Mendesak

Selama ini transportasi jalur laut menjadi pilihan masyarakat karena akses jalan belum memadai, sementara pelabuhan yang dibutuhkan belum mendukung.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 16 Desember 2019  |  17:01 WIB
Pembangunan di Papua Barat : Anggota Komisi V Jimmy Demianus Ijie Sebut Infrastruktur Dasar Mendesak
Kendaraan melintas di ruas Jalur Trans Papua. - Antara/Iwan Adisaputra

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR Jimmy Demianus Ijie menyebutkan ada sejumlah kekurangan infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua Barat, khususnya sarana tranportasi umum kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.

Dia menyontohkan ada jembatan yang harus dibangun yang panjangnya sekitar 200 meter di Kuor.

"Di Kuor itu ada satu sungai yang harus dibangun jembatan panjang. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat membantu dalam bentuk Dana Alokasi Khusus [DAK], karena ini kan bukan ruas nasional, pemerintah pusat bisa membantu dalam bentuk DAK," papar Jimmy di Tambrauw, Papua Barat dikutip dari keterangan resminya, Senin (16/12/2019).

Dia menuturkan selama ini transportasi jalur laut menjadi pilihan masyarakat karena akses jalan belum memadai, sementara pelabuhan yang dibutuhkan belum mendukung.

"Itu akan kita perjuangkan bersama dirjen perhubungan laut untuk mencari titik yang lebih aman untuk pengembangan pelabuhan baru," jelas Jimmy.

 Dia juga menyampaikan bahwa di Tambarauw masih perlu sarana air bersih buat masyarakat, khususnya untuk di bandara dan pelabuhan.

Dia juga menambahkan bahwa DAK yang dimaksud akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk Tahun Anggaran 2021, karena 2020 sudah selesai.

Selain itu dia juga meminta Bupati Tambrauw Gabriel Asem agar menjalin komunikasi secara aktif dengan DPR RI.

"Kami mengharapkan Pak Bupati komunikasi dengan kita harus lancar, sehingga akan kita kasih tau siklus anggaran kita di DPR RI, agar jangan terlambat," jelas Jimmy. 

Komisi V DPR RI juga meminta agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan transportasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) di daerah, dan juga menumbuhkan sentra-sentra ‎ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah b‎agi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air, khususnya masyarakat Provinsi Papua Barat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur, papua, Papua Barat

Editor : Stefanus Arief Setiaji
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top