Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Komisi II DPR : Bupati Harus Aktif Diplomasi

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan lembaganya siap menindaklanjuti sesuai mekanisme perundangan yang berlaku.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 12 Desember 2019  |  10:23 WIB
Jembatan Youtefa di Jayapura, Papua. - ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Jembatan Youtefa di Jayapura, Papua. - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi II DPR segera menindaklanjuti usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan. Usulan pemekaran wilayah di Papua sempat menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan lembaganya siap menindaklanjuti sesuai mekanisme perundangan yang berlaku.

Dia memastikan, Komisi II DPR RI akan selalu akomodatif terhadap seluruh aspirasi yang datang, termasuk DOB.

Menurutnya, pembentukan DOB tentu saja perlu sinergi yang baik di tingkat pemerintah pusat, karena tidak mungkin usulan itu dibahas tanpa persetujuan Presiden.

“Pada prinsipnya kami siap menampung usulan dari daerah, termasuk soal DOB. Jadi ini pasti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya usai menerima kunjungan Asosiasi Bupati Selatan Papua, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta seperti dikutip dari keterangan resminya, Kamis (12/12/2019).

Menurut Arif, terkait dengan DOB itu perlu ada peran aktif dari pemerintah, salah satunya agar segera diselesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penataan daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah.

Menurutnya, dengan semakin dipercepat penyelesaian aturan ini, maka semakin cepat pula realisasi usulan DOB yang datang dari beragam daerah.

Dia mengajak seluruh bupati di selatan Papua untuk aktif melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat karena DOB tidak menjadi otoritas tunggal di Komisi II DPR RI.

“Kami mengajak para bupati untuk serta aktif melakukan diplomasi ke pemerintah pusat. Pembentukan DOB itu jadi otoritas pemerintah, meskipun demikian harus mendapat persetujuan DPR, dalam hal ini Komisi II,” katanya.

Pada 30 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut terdapat 183 usulan pemekaran wilayah. Karena anggaran yang terbatas, pemerintah sementara melakukan moratorium.

Khusus Papua, kata Tito usulan pemekaran wilayah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke daerah tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

“Di antaranya, yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, ada Papua Tengah, Papua pegunungan tengah,” katanya.

Tito menyatakan di Papua terdapat tujuh suku besar, sedangkan yang sudah bulat untuk membentuk pemakaran adalah Papua Selatan.

Adapun, wilayah Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel, termasuk pengembangan Kota Merauke. Kemudian untuk yang di pegunungan tengah, lanjut Mendagri, ada aspirasi juga  Lapago yang pusatnya di Jayawijaya.

“Kita dengan keterbatasan anggaran yang ada, maksimal hanya bisa dua yaitu Papua Selatan yang sudah, yang gubernurnya mau dan para bupati juga mau, Insyaallah, aspirasi kuat di sana dan untuk Pegunungan Tengah ini, kita sinkronkan dulu.”

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr papua pemekaran daerah Tito Karnavian Papua Barat
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top