Bisnis.com, BIAK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Dikti) diminta meneruskan kebijakan khusus pemberian beasiswa pendidikan bidik misi yang telah mewujudkan peningkatan sumber daya manusia unggul di Papua.
"Dibutuhkan juga bidik misi 100 persen bagi pemuda orang asli Papua yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta di Papua dan Papua Barat dalam upaya mewujudkan menjadi sumber daya manusia unggul Indonesia maju," kata Koordianator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV (LL Dikti) Papua dan Papua Barat Suriel S.Mofu saat dihubungi dari Biak, Minggu (27/10/2019), menanggapi peran pemuda dalam mewujudkan sumber daya unggul pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019.
Untuk menjadikan peran pemuda Papua dalam kemajuan sunber daya manusia perlu diberikan beasiswa bidik misi mahasiswa yang orantuanya tidak mampu secara ekonomi.
Suriel Mofu menyebut, dari hasil pendataan L2 Dikti Papua dan Papua Barat hingga tahun akademik 2019/2020 ada puluhan ribu mahasiswa orang Papua yang kurang mampu sedang berkuliah di 60 perguruan swasta terancam putus kuliah karena kesulitan membiayai pendidikan akibat kemampuan ekonomi pendapatan orangtuanya di bawah Rp1 juta.
Ia mengakui, jika pemberlakuan pemberian beasiswa bidik misi untuk mahasiswa di Papua dan Papua Barat disamaratakan menggunakan data umum dengan daerah lain di Indonesia maka kuotanya sangat kecil berkisar 4,6 persen dari total 60.000 mahasiswa.
Minimnya jumlah beasiswa pendidikan bidik misi diterima mahasiswa Papua dan Papua Barat, menurut Suriel Mofu, diperkirakan dapat mengancam kelanjutan pendidikan tinggi bagi generasi muda orang asli Papua.
Baca Juga
Suriel Mofu mengatakan, ribuan mahasiswa OAP yang sedang berkuliah di 60 PTS Papua dan Papua Barat sebagai sumber daya unggul untuk Indonesia maju harus diberikan kebjakan khusus untuk pemberian beasiswa bidik misi.
"Saya sudah menyurati Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkait supaya memperhatikan kebijakan beasiswa pendidikan bidik misi khusus mahasiswa orang asli Papua 100 persen," harap mantan Rektor Universitas Papua Manokwari itu.
Ia mengatakan, program nawacita Presiden Joko Widodo yang telah menjadikan pendidikan sumber daya manusia sebagai program prioritas kabinet baru yang dilantik di Jakarta 23 Oktober 2019 diharapkan dapat memperhatikan pendidikan generasi muda di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dengan pengangkatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim dari kalangan muda, menurut Suriel Mofu, diharapkan juga bisa memberikan warna untuk perubahan dalam memajukan dunia pendidikan bagi sumber daya manusia unggul Indonesia maju.
"Saya harapkan dengan adanya generasi muda yang memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim diharapkan membawa kemajuan bagi lembaga pendidikan dalam berperan mencetak sumber daya manusia unggul di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," harap Doktor pendidikan asli putra Biak itu.
Berdasarkan data Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV Papua dan Papua Barat pada tahun akademik 2017/2018 sebanyak 37.000 mahasiswa orang asli Papua tidak dapat melanjutkan kuliah karena ketiadaan dana untuk membiayai pendidikan tinggi di 60 PTS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
