Bisnis.com, AMBON — Gubernur Maluku, Murad Ismail akan meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar menambah kapal motor penyeberangan (KMP) jenis roll on-roll off (roro) guna mendukung kelancaran akses penyeberangan di daerah ini, menyusul KMP Bahtera Nusantara II siap dioperasikan.
"Saya akan meminta Menhub menambah lagi minimal satu KMP jenis roro karena strategis mendukung akses penyeberangan di Maluku yang 92,4 persen dari wilayah Maluku seluas 712.480 kilometer persegi merupakan laut dengan 1.340 buah pulau," katanya, di Ambon, Kamis (22/8/2019).
Gubernur Maluku yang dilantik bersama Wagub, Barnabas Orno oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 itu menginginkan minimal Menhub mengabulkan lima KMP, namun kalau diberi dua KPM jenis roro lagi, maka patut bersyukur.
"Kami menginginkan lima unit KMP jenis roro., namun kalau Menhubi memberikan dua unit lagi, maka sudan baik untuk kebutuhan kelancaran akses penyeberangan saat ini di Maluku," ujarnya.
KMP Bahtera Nusantara II berbobot 1.500 GT, itu akan melayani trayek Tenggara Maluku dari Pulau Ambon.
Trayeknya ke Kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual - Kepulauan Aru- Kabupaten Kepulauan Tanimnbar - Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pergi pulang Ambon.
"Trayek operasional KMP Bahtera Nusantara II ini strategis sehingga kenderaan roda empat diangkut dari Ambon ke kabupaten perbatasan dengan Australia dan Timor Leste itu tidak lagi melalui Surabaya, Jawa Timur," katanya.
Sebelumnya, Kadis Perhubungan Maluku, Frangky Papilaya menyatakan, KMP Bahtera Nusantara II tercatat merupakan bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkapasitas terbesar pertama di Maluku yakni 1.500 Gross Tonage (GT).
KMP Bahtera Nusantara II yang merupakan kapal penyeberangan (Roll on-Roll off - Roro) sebagai realisasi dari janji Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di kota Ambon pada 2017.
"Jadi Gubernur Maluku, Murad Ismail yang langsung menemui Menhub, Budi Karya Sumadi untuk meminta merealisasi janji Kepala Negara dan langsung ditindaklanjuti," ujarnya.
Frangky mengatakan, KMP Bahtera Nusantara II yang baru diluncurkan dari Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (8/8) dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan penyebarangan di Maluku yang memang membutuhkan armada berkapasitas besar karena sering dihadapkan dengan kondisi cuaca ekstrem.
Gubernur Maluku berkoordinasi dengan Menhub Budi Karya Sumadi agar peluncuran KMP ini dan disesuaikan dengan program 100 hari kerjanya bersama Wagub, Barnabas Orno, menyusul dilantik Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019.
KMP Bahtera Nusantara II memiliki kapasitas angkut 400 orang dan 29 unit kendaraan campuran (19 unit truk besar dan 10 unit kendaraan) dengan kecepatan percobaan 16 knot per jam.
Kapal penyeberangan yang dibangun oleh PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard menggunakan dana APBN tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp90 miliar dengan waktu pembangunan selama 22 bulan.
Pengoperasiannya akan ditangani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), di mana aset dari Ditjen Perhubungan Darat akan dialihkan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sebelumnya Maluku juga telah memperoleh dua KMP berbobot 500 GT yang diresmikan Presiden Jokowi saat perayaan hari puncak HPN di Ambon pada 9 Februari 2017 yakni KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.
KMP Tanjung Sole saat ini melayari rute Namlea (Pulau Buru)-Manipa-Waesala, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sedangkan KMP Lelemuku melayari lintasan Saumlaki-Adaut-Letwurung di kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
