Pemerintah Diminta Menarik Pasukan Keamanan di Nduga

Berdasarkan laporan tersebut, sejak Desember 2018 hingga Juli 2019, tim tersebut berhasil mengkonfirmasi setidaknya 184 korban kemanusiaan di Nduga.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 Agustus 2019  |  16:35 WIB
Pemerintah Diminta Menarik Pasukan Keamanan di Nduga
Pasukan Brimob dari Timika tiba di Wamena, Selasa (4/12/2018). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Papua yang diwakili oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta pemerintah untuk menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dari Kabupaten Nduga setelah operasi keamanan yang dilaporkan telah mengakibatkan lebih banyak jatuhnya korban kemanusiaan.

Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga telah menuliskan temuan detail terkait korban meninggal dan pengungsi Nduga dalam sebuah laporan yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor Yayasan Amnesty Internasional di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Berdasarkan laporan tersebut, sejak Desember 2018 hingga Juli 2019, tim tersebut berhasil mengkonfirmasi setidaknya 184 korban kemanusiaan di Nduga.

"Persoalan ini akumulasi dari semua hal yang terjadi sebelumnya. Kami berharap pihak TNI bisa tarik pasukan sehingga para masyarakat Nduga bisa kembali ke rumahnya," kata Esmon Walilo, Koordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dalam Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga.

Dia menyebutkan bahwa operasi keamanan di Kabupaten Nduga telah mengakibatkan banyak korban kekerasan dan masyarakat Nduga pun sampai harus mengungsi, di mana beberapa warga memilih mengungsi ke hutan hingga ke beberapa kabupaten/kota di luar Nduga.

"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?" ujar Esmon.

"Kami mau Papua dibangun dalam suasana yang betul-betul damai, tidak perlu ada kekerasan," lanjutnya.

Untuk itu, dengan kondisi kemanusiaan sekarang ini di Kabupaten Nduga, Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta Presiden RI Joko Widodo segera memerintahkan penarikan pasukan TNI/Polri dari seluruh wilayah Nduga.

Penarikan itu dinilai perlu karena operasi keamanan di Nduga yang terus berlangsung justru dinilai telah menghasilkan ketidakstabilan daerah dan mengakibatkan ribuan pengungsi dan korban nyawa rakyat Nduga, Papua.

"Saat berkunjung ke Nduga, Presiden Jokowi bingung kenapa situasi di Nduga begitu mencekam. Presiden juga berjanji mau tarik tentara, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan," ungkap Esmon.

Selain itu, pihak Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga juga meminta pemerintah untuk membuka akses dan memberikan jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM dan pekerja kemanusiaan, baik nasional maupun internasional, untuk masuk ke Kabupaten Nduga, Papua.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
papua

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top