Bisnis.com, MANOKWARI – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat mengusulkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat Donny Heatubun pada rapat koordinasi TPID se-Provinsi Papua Barat di Manokwari pada Kamis (31/5/2018) mengatakan rekomendasi tersebut diajukan kepada Gubernur Papua Barat agar ditindaklanjuti bersama jajarannya.
Rekomendasinya antara lain mendorong pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota. Saat ini ada sembilan TPID satu di antaranya TPID tingkat provinsi.
Menurut dia, masih ada empat kabupaten yang belum membentuk, yakni Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.
"Kehadiran TPID sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seluruh daerah harus ada," ujarnya.
Rekomendasi berikut yang wajib mendapat perhatian, kata Ketua TPID, yakni terkait ketersediaan data. Pemerintah daerah dinilai membutuhkan neraca surplus maupun defisit, juga neraca pangan dan neraca perdagangan dalam mewujudkan pemerataan pangan.
"Lalu kita juga harus mendorong keterlibatan pihak ketiga untuk mengidentifikasi ketersediaan dan jumlah kebutuhan unggas. Pihak ketiga pun bertugas mengidentifikasi potensi budi daya unggas di daerah ini, ketersediaan pakan, harga pakan serta ketersediaan rumah potong unggas (RPU)," kata Donny.
Dia menyebutkan kebutuhan telur dan daging ayam di Papua Barat diprediksi terus meningkat seiring dengan laju jumlah penduduk. Menurutnya, jumlah kandang ternak unggas di daerah tersebut harus didorong akan terus bertambah.
Sejauh ini, ketersediaan pakan masih menjadi kendala bagi para peternak lokal yang ingin serius mengembang peternakan ayam baik petelur maupun pedaging.
Untuk itu, rekomendasi berikut yang dibacakan Donny yakni pembangunan pabrik pakan ayam di Papua Barat oleh pemerintah daerah bersama asosiasi usaha. Selain mencukupi kebutuhan pakan lokal, ke depan usaha tersebut bisa dikembangkan sehingga bisa memasok kebutuhan pakan di daerah lain.
Selain empat rekomendasi itu masih ada sebanyak enam rekomendasi yang disampaikan kepada gubernur. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa ditindaklanjuti sehingga ketersediaan pangan di Papua Barat lebih terjaga, ekonomi tumbuh secara baik dan merata, serta inflasi terkendali setiap saat.
Saat ini sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di Papua Barat seperti beras, bawang, daging dan telur ayam, minyak goreng, gula jawa, gula pasir serta beberapa komoditas lainnya masih didatangkan dari luar daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
