Bisnis.com, TERNATE — Rencana pemerintah untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemerintah daerah akan melakukan uji coba untuk mengalihkan koperasi yang ada saat ini, sebagai pilot project koperasi desa.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengatakan bahwa pilot project Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari rencana kerja yang disiapkan oleh setiap daerah di provinsi tersebut.
Menurut Gubernur, saat ini Maluku Utara memiliki kurang lebih 1.300 koperasi. Jumlah koperasi itu lebuh banyak dibandingkan dengan jumlah desa di Malut sebanyak 1.200 desa.
Dari total koperasi di Malut itu, kata Sherly tidak semuanya beroperasi. Oleh karena itu, dari koperasi yang ada, pemerintah akan melakukan uji coba di sejumlah koperasi untuk pilot project Koperasi Desa Merah Putih.
“Kita coba 10 saja di satu kabupaten untuk di-convert koperasi yang ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Derah (Musrenbang RKPD) 2026 dikutip Jumat (25/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly juga menyampaikan program prioritas yang akan dilakukan oleh Pemprov Malut. Harapannya, program itu dapat berjalan sinergi dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga
Terdapat sejumlah program prioritas seperti di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan yang akan dijalankan ke depan.
Di bidang pendidikan, Pemprov Malut akan memberikan insentif pendidikan bagi pelajar agar dapat melanjutkan sekolah secara gratis di wilayah itu.
Dallam 100 hari kerja pemerintahannya, salah satu program gratis yang diberikan yakni biaya komite di tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Pemprov Malut juga akan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dia mengapresiasi pemerintah daerah di Morotai dan Halmahera Tengah yang memberikan beasiswa untuk pelajar hingga perguruan tinggi.
“Harapan saya, delapan kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara bisa mendukung terutama Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Jika APBD [anggaran pendapatan dan belanja daerah] tidak cukup, bisa minta bantuan swasta,” katanya.
Di bidang jaminan sosial, Pemprov Malut juga menyiapkan program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, di infrastruktur, pihaknya sudah menerima 200 laporan kondisi jalan dan jembatan yang rusak.
Pada tahun lalu, alokasi APBD Pemprov Malut terdiri dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp4,1 triliun serta anggaran belanja daerah yang mencapai Rp4,02 triliun. Dibandingkan dengan 2023, pagu APBD Provinsi Malut pada 2024 turun 1,77% dibandingkan dengan 2023.
Dari sisi pendapatan, pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar pemerintah Malut yaitu sebesar 75,33% dari keseluruhan APBD Malut pada 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
