Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem terhadap 196.120 penduduk Papua yang tersebar di lima kabupaten prioritas, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Deiyai pada 2021.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (16/10/2021), mengatakan kelima kabupaten tersebut merupakan bagian dari sekitar 2,1 juta jiwa penduduk miskin ekstrem secara nasional yang semuanya ditargetkan selesai tingkat kemiskinan ekstremnya hingga 2024.
"Di 2021 ini kami akan menanggulangi sekitar 2,1 juta yang tersebar di tujuh provinsi, salah satunya adalah Provinsi Papua yang lima kabupatennya kemiskinan ekstremnya menjadi target di 2021," kata Wapres saat memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Sabtu.
Wapres mengatakan pemilihan lima kabupaten prioritas tersebut didasarkan pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem yang dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di daerah tersebut.
"Khusus untuk lima kabupaten di Papua yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 196.120 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.500 rumah tangga," jelasnya.
Jumlah penduduk miskin yang ditargetkan di 2021 tersebut tersebar di Kabupaten Jayawijaya sebesar 67.720 jiwa atau 30,84 persen, Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 35.180 atau 26,53 persen, Kabupaten Lanny Jaya sejumlah 54.920 jiwa atau 30,52 persen, Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 14.200 jiwa atau 29,19 persen serta Kabupaten Deiyai sebanyak 24.100 jiwa atau 32,48 persen.
Baca Juga
Definisi kemiskinan ekstrem tersebut mengacu pada Bank Dunia yang menentukan masyarakat dengan keseimbangan kemampuan berbelanja sebesar 1,9 dolar AS per hari. Angka tersebut di bawah standar kemiskinan yang menurut Bank Dunia keseimbangan kemampuan berbelanja 2,5 dolar AS per hari.
Terkait penanganan kemiskinan ekstrem di 2021, Wapres menegaskan tidak ada kendala dana karena Pemerintah memiliki anggaran cukup besar untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem tersebut.
"Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," ujarnya.
Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov Papua untuk mengutamakan konvergensi program dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) supaya bantuan tersebut tepat sasaran di masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
