Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banjir Landa Pulau Seram, Ratusan Rumah Terendam

Bencana banjir tidak akan terjadi kalau drainase di kawasan tersebut bagus. Instansi teknis terkait perlu melakukan investigasi di lapangan.
Banjir merendam ratusan rumah warga di Desa Haruru hingga Dusun Simalou Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Seram, Provinsi Maluku pada Selasa (25/8/2020)./Antar/HO-BPBD Maluku Tengah-Daniel Leonard
Banjir merendam ratusan rumah warga di Desa Haruru hingga Dusun Simalou Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Seram, Provinsi Maluku pada Selasa (25/8/2020)./Antar/HO-BPBD Maluku Tengah-Daniel Leonard

Bisnis.com, AMBON - Bencana banjir dilaporkan terjadi di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Luapan banjir merendam ratusan rumah penduduk pada beberapa kawasan di Desa Haruru hingga Simalouw di Km 9 sejak Selasa (25/8) 2020.

"Kami sudah turun langsung ke semua titik bencana, dan langkah awalnya adalah menyalurkan bantuan makanan berupa nasi bungkus sebanyak 420 bungkus dan air mineral kepada 64 kepala keluarga atau 420 jiwa di Desa Haruru," kata Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah Bob Rahmat saat dihubungi Antara dari Ambon, Rabu (26/8/2020).

Menurut Bob sebanyak 64 kepala keluarga (KK) atau 420 jiwa di Pulau Seram untuk sementara mengungsi pada tiga titik yakni di sekolah, masjid, dan gereja.

Di Dusun Waitetes, Desa Makariki juga terdapat 33 KK atau 167 jiwa yang terpaksa diungsikan sementara akibat rumah mereka terendam banjir dan mereka telah diberikan nasi bungkus.

Sedangkan di Dusun Simalou (Km 9) terdapat 20 KK atau 102 jiwa juga yang mengalami nasib serupa.

"Dari pantauan saya bersama tim BPBD hingga Selasa (25/8) tengah malam pukul 22:30 WIT, kondisinya sudah lebih membaik karena air semakin surut setelah sempat mencapai ketinggian antara 1 - 1,5 meter, dan sebagian warga kini sudah bisa kembali menempati rumah mereka," katanya.

Bob menyebutkan bencana banjir ini tidak akan terjadi kalau drainase di kawasan tersebut bagus sehingga instansi teknis terkait perlu melakukan investigasi di lapangan.

Ia mengatakan instansi terkait dalam membuat program pembangunan sejak dini seharusnya melakukan kajian perencanaan teknis pengembangan infrstruktur wilayah berbasis bencana.

"Persentase daerah resapan akan berkurang ketika lahannya dibuka untuk kawasan permukiman atau pun pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah sejak dini harus ketat dalam menerbitkan izin lingkungan," tegas Bob Rahmat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler