Bisnis.com,JAKARTA—PT Perusahaan Listrik Negara (persero) mengupayakan wilayah Papua juga harus terang karena saat ini masih lebih tertinggal dibandingkan Papua Barat dari sisi rasio elektrifikasi.
Executive Vice President Pengembangan Regional Maluku-Papua PT PLN Eman Prijono Wasito Adi mengatakan tak hanya itu, peningkatan rasio elektrifikasi di Papua dapat mendorong program Papua Terang sejak 2018 untuk direalisasikan menjadikan Indonesia Terang.
Menurutnya, agar wilayah Papua bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya dalam hal tingkat elektrifikasi, dprogram percepatan penerangan di wilayah tersebut.
“Untuk menjadikan tahun 2020 Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Papua menjadi 100%, PT PLN telah merencanakan lebih dari 899 desa dengan jumlah rumah yang akan dilistriki sekitar 63.930, di Papua dan Papua Barat.” Paparnya Selasa (8/10/2019).
Dia juga menjelaskan kalau hingga saat ini di Papua dan Papua Barat sudah ada 111 sistem kelistrikan yang terdiri dari 16 sistem kelistrikan besar (di atas 2 MW) dan 95 sistem kelistrikan kecil untuk yang kapasitasnya di bawah 2 MW.
Dengan sistem kelistrikan itu, di Papua dan Papua Barat sudah terdapat daya mampu sebanyak 327,65 MW sedangkan beban puncaknya hanya sekitar 280,88 MW.
Baca Juga
Sedangkan tingkat rasio elektrifikasi PLN sampai dengan Agustus 2019 di kedua provinsi itu kini mencapai 57,93% yang berasal dari tingkat elektrifikasi di Papua sebanyak 48,3 % dan Papua Barat 91,50%. PLN berencana pada tahun 2020 Rasio Elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah 99,9%. Sementara saat ini Rasio Elektrifikasi PLN atau tingkat pemasangan listrik di Indonesia, per September 2019 sudah mencapai 98,86%.
Upaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua, diakui Eman masih terhambat oleh masalah geografis berupa lokasi desa yang berjauhan dan minimnya jalur tranportasi darat dan laut.
Agar bisa mencapai rasio elektrifikasi lebih tinggi lagi, Eman menjelaskan kalau PLN tidak bisa berjalan sendirian. Itu sebabnya kami juga bekerja sama dengan sejumlah instansi lainnya yakni Kementerian ESDM, termasuk juga dalam bentuk CSR baik dari perusahaan dan juga partisipasi dari pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
