Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Sejumlah Pelanggaran Apotek di Ambon

Masih terjadi perjualan obat dalam jumlah yang besar, yang seharusnya tidak boleh sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 03 September 2019  |  15:36 WIB
Ilustrasi. - Bisnis
Ilustrasi. - Bisnis

Bisnis.com, AMBON — Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan praktek kefarmasian sarana apotek.

"Kegiatan monitoring dan evaluasi ini kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan kota Ambon khusus untuk sarana farmasi dan apotek," kata kepala BPOM Maluku, Hariani di Ambon, Selasa (3/9/2019).

Ia mengatakan, pengawasan di lapangan terkait dengan regulasi, perizinan dan persyaratan apotek, direkomendasikan ke dinas kesehatan selaku instansi yang berwenang.

"Kita bekerja sesuai kewenangan yang mana Dinkes Ambon terkait regulasi peraturan sarana apotek dan toko obat, pedagang besar farmasi (PBF) kewenangannya Dinkes provinsi, sedangkan kami mengawal produknya dalam hal ini obat, psikotropika, narkotika dan semua jenis obat," ujarnya.

Hariani mengakui, hasil inspeksi lapangan selama tiga tahun terakhir juga telah disampaikan ke pemilik apotek dan penanggungjawabnya, karena semua bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek keamanan.

Upaya ini, kata dia, yang dibahas dengan para pengelola apotek untuk mencari solusi terbaik yakni bagaimana melayani masyarakat terkait ketersediaan obat bagi kesehatan dan keamanannya.

"Kegiatan ini kita mau cari solusi pengawasan sesuai porsinya, karena saat ini pelayanan kesehatan tidak [hanya] berorientasi pada uang, tapi harus ada upaya melindungi masyarakat yang utama," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan monitoring dilakukan tiga tahun untuk data 2017- 2019. Diharapkan adanya solusi yang baik bagi pelaku usaha, dan kepada profesi kefarmasian dan masyarakat Kota Ambon.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy menyatakan, monitoring dan evaluas sarana prasarana kesehatan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Dinkes termasuk obat-obatan dan makanan.

"Kita bertugas untuk mengawal sesuai tupoksi antara Dinkes provinsi, kota maupun BPOM, yang dimulai dari dinas kesehatan provinsi sebagai monitoring untuk pengawasan yang mereka monitoring kemudian hasinya disampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti," katanya.

Dia mengatakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan BPOM terhadap sarana prasarana yang ada di kota Ambon termasuk apotek, masih terjadi perjualan obat dalam jumlah yang besar, yang seharusnya tidak boleh sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek.

Kegiatan ini diharapkan akan ada jalan keluar terbaik bagi masyarakat, sehingga dari pihak apotik merasa tidak dirugikan, dari dinas kesehatan menjalankan aturan sesuai hasil monitoring evalusi yang dilakukan BPOM.

"Inti dari kegiatan ini adalah bagimana kita bisa melindungi masyarakat Kota Ambon terhadap penggunaan obat yang tidak rasional," tandasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apotek

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top