Bisnis.com,JAKARTA- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengajak tokoh adat dan agama di Papua berperan menghindarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
Menurutnya, kaum perempuan dan anak di sana masih mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual. Selain itu, permasalahan gender seperti stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda juga banyak dialami kaum perempuan di Papua.
“Mirisnya, masalah tersebut berakar kuat dalam tradisi adat di Papua seperti tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan akibat dari maraknya konsumsi minuman keras. Banyak kasus kekerasan hilang begitu saja karena diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkapnya, dalam siaran pers yang diterima, Jumat (21/6/2019).
Dia juga menilai tingginya nilai mas kawin yang ditetapkan dalam pernikahan dapat membebani dan menghalangi perempuan untuk menikah.
Dampaknya semakin tinggi angka seks di luar nikah yang berujung masalah baru, yaitu lahirnya anak tanpa akta kelahiran. Akibatnya banyak wilayah di Papua yang tergolong belum Layak Anak.
“Hal ini tentu memerlukan perhatian khusus, maka di sinilah pentingnya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama untuk duduk bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terhadap perempuan dan anak di tanah Papua ini. Melalui pertemuan Koordinasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Papua yang berlangsung hari ini, saya harap dapat memperkuat komitmen kita bersama dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tanah Papua,” tegasnya.
Baca Juga
Selain itu, berdasarkan hasil penelitan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua pada tujuh wilayah adat, ditemukan beberapa fakta yaitu pembangunan dan pemberdayaan gender di sana belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas hidup perempuan; partisipasi perempuan di segala bidang pembangunan masih rendah; tingkat pedapatan ekonomi perempuan masih rendah kecuali di Kabupaten Jaya Wijaya; dan perhatian pemerintah daerah masih sangat rendah terhadap isu perempuan melalui visi, misi, dan program pemberdayaan perempuan.
“Untuk itu, sejak 2016 hingga 2019, Kemen PPPA bersama pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga masyarakat Papua dan Papua Barat telah melaksanakan pembedayaan dan pengembangan perempuan serta anak. Saya juga minta tokoh adat dan agama berperan aktif,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
