Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bupati Jayawijaya Bakal Ganti Kepala Distrik Suka Mangkir

John memastikan selama menjabat, tidak akan memanjakan kepala distrik yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo (keempat kanan) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri belakang) meninjau Jalur Trans Papua menggunakan motor trail sejauh 7 km di ruas jalan Wamena-Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (10/5)./Antara-Indrianto Eko Suwarso
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo (keempat kanan) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri belakang) meninjau Jalur Trans Papua menggunakan motor trail sejauh 7 km di ruas jalan Wamena-Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (10/5)./Antara-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, WAMENA – Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, John Richard Banua menyatakan siap menggantikan kepala distrik yang suka menghindar dan meninggalkan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami sudah komitmen bahwa kepala distrik yang tidak pernah ada di distrik, akan diganti. Kita tidak perlu orang yang terlalu 'pintar', kita butuh orang yang punya komitmen, ada di tempat untuk melayani masyarakat," katanya, Rabu (27/2/2019).

John memastikan selama menjabat, tidak akan memanjakan kepala distrik yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Mantan Wakil bupati Jayawijaya ini memastikan melakukan inspeksi mendadak ke puluhan distrik di sana untuk memastikan kepala-kepala distrik yang tidak menjalankan tugas.

"Tidak boleh kepala distrik ada di kota terus. Urusan surat harus diselesaikan di kantor distrik atau di rumah dinas kepala distrik," katanya.

Bupati juga mengimbau kepala distrik dan staf untuk merawat kantor mereka agar tidak terkesan seperti kandang babi.

Sebelumnya pada kunjungan ke Distrik Yalengga, Bupati mengimbau 40 kepala distrik se kabupaten Jayawijaya untuk mengawal penyaluran rastra hingga ke masyarakat agar tidak terjadi penggelapan.

"Kita tidak bisa main-main, namanya saja Ranstra, artinya harus diberikan kepada masyarakat sehingga tidak boleh diperjualbelikan secara sepihak," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper