Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tidak Terima Putusan MK, Massa Bakar Kantor Pemerintahan di Yalimo

Aksi perusakan dan pembakaran dilakukan massa pendukung paslon nomor urut 01 lantaran tidak terima hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 29 Juni 2021  |  22:06 WIB
Tidak Terima Putusan MK, Massa Bakar Kantor Pemerintahan di Yalimo
Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan massa pendukung pasangan calon nomor urut 01 Erdi Dabi dan Jhon Wilil pada Pilkada Kabupaten Yalimo Papua merusak dan membakar sejumlah kantor Pemerintahan di Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengemukakan aksi perusakan dan pembakaran itu dilakukan massa pendukung paslon nomor urut 01 lantaran tidak terima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan paslon nomor urut 01.

"Setelah mendengarkan hasil putusan MK secara daring bahwa paslon nomor urut 01 didiskualifikasi kemudian massa melakukan aksi pembakaran terhadap beberapa gedung pemerintahan," kata Ahmad dalam keterangan resminya, Selasa (29/6/2021).

Beberapa kantor Pemerintahan Papua yang telah dibakar oleh massa pendukung nomor urut 01 itu antara lain Kantor KPU, Kantor Bawaslu, Kantor Gakkumdu, Kantor BPMK, Kantor Perhubungan, Bank Papua dan penutupan akses sejumlah jalan utama.

"Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Kami mengimbau agar semua pihak menahan diri agat tercipta situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimo yang aman dan kondusif," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua pilkada mahkamah konstitusi
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top