Bisnis.com, MANOKWARI – Di tengah pandemi virus corona, Pemprov Papua Barat terus berusaha meningkatkan ketahanan pangan melalui pembinaan masyarakat terutama yang berada di kampung-kampung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Rudi J. Kabes mengungkapkan selama ini 80 persen kebutuhan pangan di provinsi tersebut masih dipasok dari daerah lain seperti Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.
"Indek ketahanan pangan atau IKP Papua Barat saat ini masih berada di angka 36,77 persen. Itu artinya, masih berada dalam status rawan. Itu dalam kondisi normal atau tidak saat terjadi bencana," ucap Kabes.
Di tengah bencana pandemi, menurut dia, angka IKP di daerah tersebut bisa saja meningkat, seiring penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga terus berupaya untuk menekan ketergantungan Papua Barat dari daerah lain.
"Potensi atau sumber pangan itu kan ada di kampung-kampung, maka itu yang terus kita genjot. Dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang ada di kampung pemerintah provinsi dan kabupaten terus melakukan pemberdayaan, termasuk pemerintah pusat," kata Kabes.
Melalui dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat, mulai tahun ini Pemprov Papua Barat akan mencairkan anggaran Rp225 juta per kampung.
Anggaran tersebut, ujar Kabes, akan dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas petani terutama masyarakat asli Papua di kampung-kampung.
"Total ada 1.743 kampung di Papua Barat. Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kita akan dorong masyarakat untuk mengoptimalkan budidaya tanaman pangan," ujarnya.
Selain dana otsus, menurutnya, ada sumber anggaran lain yang akan digunakan untuk membina kelompok tani, nelayan juga kelompok ternak. Setiap kelompok akan dibantu anggaran sebagai stimulan Rp75 juta. Seluruhnya ada 16 kelompok yang tersebar di seluruh Papua Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
