Bisnis.com, TIMIKA - Penurunan produksi tambang PT Freeport Indonesia yang menyebabkan lesunya ekspor konsentrat ke luar negeri telah mempengaruhi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Amamapare, Timika, Papua.
Kepala KPPBC Amamapare I Made Aryana di Timika, Jumat (3/1/2020), mengatakan total penerimaan negara melalui KPPBC Amamapare hingga akhir 2019 tercatat sebesar Rp1,32 triliun yang terdiri atas bea masuk Rp170,8 miliar dan bea keluar Rp1,15 triliun.
"Penerimaan kita tahun ini menurun jauh dibanding 2018 yang mencapai Rp4,68 triliun. Tahun ini realisasi penerimaan negara melalui KPPBC Amamapare sebesar 69,14 persen dari target yang telah ditentukan," jelas Made.
Ia menyebut ada sejumlah faktor yang memicu penurunan penerimaan KPPBC Amamapare, terutama sebagai dampak dari peralihan tambang terbuka ke tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika.
Setelah berakhirnya masa waktu penambangan terbuka atau open pit Grassberg PT Freeport, maka perusahaan tambang raksasa, yang kini kepemilikan saham mayoritasnya telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia, itu mengalihkan produksinya ke tambang bawah tanah.
"Tambang bawah tanah PT Freeport masih terus dikembangkan. Sekarang ini produksinya belum maksimal dan diprediksi baru akan maksimal pada akhir 2023. Karena itulah produksi tambang PT Freeport sekarang menurun, apalagi tambang Grassberg-nya sudah ditutup," jelas Made.
Saat ini, katanya, PT Freeport memprioritaskan produksi tambangnya untuk memenuhi kebutuhan industri smelter dalam negeri yang dikelola oleh PT Smelting di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas sekitar satu juta ton per tahun.
Setelah kebutuhan industri smelter dalam negeri terpenuhi, Freeport baru bisa melakukan ekspor biji konsentrat ke luar negeri setelah mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
