Bisnis.com, JAYAPURA – Massa pendemo membakar kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja. Pada saat yang sama, seluruh anggota MRP saat ini sedang ada di luar Papua untuk melihat kondisi mahasiswa.
Anggota Majelis Rakyat Papua Ustaz Tony Wanggai mengaku sudah mendengar laporan tentang dibakarnya kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang beroperasi di Kotaraja.
“Memang benar kantor MRP dibakar, Kamis (29/8) sekitar pukul 14.00 WIT oleh para pendemo,” kata Ustaz Wanggai kepada Antara, Kamis (29/8/2019).
Tony Wanggai mengatakan, saat ini seluruh anggota MRP sedang berada di luar Papua karena sedang melakukan kunjungan kerja.
Anggota MRP dibagi empat tim, yakni ke Makassar, Denpasar, Yogyakarta dan Manado untuk melihat langsung kondisi mahasiswa asal Papua yang sedang kuliah.
Selain melihat mahasiswa, anggota MRP juga bertemu dengan Forkopimda untuk meminta jaminan keamanan bagi mahasiswa asal Papua serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan rasisme dan persekusi, kata Tonny Wanggai yang mengaku saat ini sedang berada di Makassar.
Sementara itu situasi Kota Jayapura dan sekitarnya nampak mencekam, aktifitas masyarakat lumpuh total. Para pendemo yang berjumlah sekitar ribuan orang melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran di sepanjang jalan yang dilewatinya. Bahkan jaringan telepon saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan.
Aksi massa juga terjadi di Kawasan Expo, Wamena, Jayapura, di mana polisi sempat melemparkan tembakan gas air mata karena peserta aksi tidak terkendali.
Demonstrasi juga menyebabkan sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran di Distrik Abepura tutup sejak Kamis pagi, antara lain Saga dan Mega Abepura, Kantor Distrik Abepura, BPS Kota Jayapura serta Kanwil Kantor Pos Maluku dan Papua.
Sedikitnya 1.000 massa diperkirakan menduduki kawasan Lampu Merah Abepura. Beberapa di antaranya ada yang membawa bendera motif bintang hitam berlatar merah.
Mendagri Pantau Situasi
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di Papua, melalui tim khusus dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
“Kami, tim Otda kami, terus memonitor pemda setempat. Semua jalan terus, tidak ada masalah. Kalau pelayanan masyarakat semua jalan terus, clear,” kata Mendagri usai mengikuti rapat internal tentang RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden.
Terkait dengan aksi penyampaian pendapat, Mendagri mengimbau kepada seluruh masyarakat di Papua untuk melaksanakan dengan tertib dan tidak provokatif hingga berujung pada pengibaran bendera selain Merah-Putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
