Pemerintah Pusat Diminta Lebih Bertanggung Jawab Soal Otsus Papua

Dewan Adat Papua (DAP) meminta agar pemerintah pusat lebih bertanggung jawab soal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak berjalan maksimal.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 11 Agustus 2019  |  01:06 WIB
Pemerintah Pusat Diminta Lebih Bertanggung Jawab Soal Otsus Papua
Ilustrasi warga Jayapura, Papua. - Antara/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAYAPURA – Dewan Adat Papua (DAP) meminta agar pemerintah pusat lebih bertanggung jawab soal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak berjalan maksimal dan belum memberi perubahan yang signifikan soal pemberdayaan orang asli Papua.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) DAP Leonard Imbiri didampingi Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga, Ketua I DAP Wellem Zaman Bonay, Sekum DAP Leonard Imbiri dan Ketua DAP Domberay Paul Finsen Mayor di Jayapura, Papua, Sabtu (10/8/2019).

"Kita minta kepada pemerintah harus secara jujur mempertanggungjawabkan pelaksanaan Otsus di dalam suatu forum yang representatif dan berikan kesimpulannya," ungkapnya.

Menurut dia, di sejumlah kalangan di Papua ataupun di Papua Barat terpatri bahwa Otsus segera berakhir, tapi belum memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan menyeluruh di Papua.

"Pak Frans Wospakrik [mantan rektor Universitas Cendrawasih] semasa hidup, yang juga orang yang bertanggung jawab dalam memimpin desain Otsus itu menegaskan bahwa yang akan berakhir itu bukan UU Otsusnya, tetapi dana alokasi umum atau DAU yang dievaluasi apakah akan diteruskan atau dihentikan," paparnya.

Untuk DAP, kata dia, yang sangat aktif di berbagai forum guna membahas hak hidup dan masyarakat adat Papua mendapatkan beragam informasi dan permintaan untuk disampaikan segera kepada pemerintah.

"Di antaranya mempertanggungjawabkan soal Otsus dan dalam evaluasi kita itu hampir sebagian besar dibicarakan soal uang, kebijakan lainnya soal simbol daerah, kewenangan daerah dan lainnya yang begitu gencar disinggung," kata Leonard.

Sementara, Weynan Watori lebih menyinggung soal posisi dari pemberian Otsus itu bagi masyarakat Papua.

"Tuntutan itu muncul karena pada masa Orba, selain ada DOM, semua situasi di Papua sangat buruk sekali. Tapi diberikan Otsus dengan sejumlah kewenangan termasuk DAU dua persen, sehingga diharapkan ada perubahan, tetapi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hingga dua tahun menjelang berakhirnya Otsus," ujarnya.

Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari data nasional yang menyebutkan penduduk termiskin ada di Papua dan Papua Barat, presentasi HIV/AIDS tinggi, data kekerasan juga ada di Tanah Papua, sehingga muncul pertanyaan dana Otsus yang sangat banyak itu untuk apa.

"Ini artinya ada kegagalan, padahal ada kebijakan terkait uang (Otsus,red). Sebagai  win-win solution, seharusnya Otsus ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah sejauh mana pelaksanaanya di lapangan, padahal akumulasi dana yang mengalir sudah mencapai Rp105 triliun," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
papua, otsus papua

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top