Bisnis.com, JAYAPURA - Pengurus Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Papua mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan anggaran karena lambatnya penyerapan anggaran sudah menganggu pertumbuhan ekonomi.
"Yang mendominasi pergerakan ekonomi di Papua ini adalah APBD dan APBN, sektor-sektor lain belum dimanfaatkan. Kalau penyerapan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan, otomatis ekonomi akan melambat," ujar ketuaKUmum BPD Hipmi Papua Dasril Sahari.
Dia menilai seluruh kegiatan pemerintah seharusnya bisa dijalankan dengan baik karena sebelumnya sudah dibuatkan perencanaan yang telah disetujui oleh pihak legislatif.
Menurutnya, pemda mestinya lebih fokus untuk mendorong perkembangan perekonomian daerah yang menurut data BPS Papua hingga triwulan III/2017, baru tumbuh 3,75 persen.
Dasril pun melihat hal lain yang menyebabkan ekonomi di Papua tidak seperti yang diharapkan, salah satunya adalah sedikitnya pengusaha (kontraktor) lokal yang mendapat pekerjaan besar.
"Pertumbuhan ekonomi di Papua akhir-akhir ini memang kecil sekali dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Saya lihat salah satu faktor penyebabnya adalah monopoli BUMN, ada banyak pekerjaan di Papua justru didominasi BUMN," kata dia.
Menurut dia, BUMN yang mendapat pekerjaan di Papua, membawa logistik dari luar, dan sedikit melibatkan kontraktor lokal.
Dasril juga menilai di tingkat kabupaten/kota, meski sudah dilakukan pelelangan secara elektronik namun pemenangnya bukan kontraktor-kontraktor yang berhak (memenuhi persyaratan dan dengan penawaran paling rendah).
"Di Papua ini saya lihat hampir semua kabupaten punyak kontraktor sendiri-sendiri. Mereka tidak membuka ruang kepada orang-orang yang betul-betul mau bekerja. Ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menghambat investasi di Papua," ujar Dasril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel