Pemerintah Mendorong KEK Sorong Papua Barat Beroperasi Tahun Ini

Oleh: Ipak Ayu H Nurcaya 22 Maret 2018 | 11:25 WIB
Pemerintah Mendorong KEK Sorong Papua Barat Beroperasi Tahun Ini
Jokowi Meninjau Pelabuhan Sorong. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau Pelabuhan Sorong, Papua Barat/Antara
 
Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat dapat dioperasikan tahun ini. 

Menurutnya, KEK Sorong sudah memiliki infrastruktur yang lengkap dan lahan seluas 198 hektare juga sudah tersertifikasi. Sayangnya, sejumlah kendala masih terjadi.

”Kami akan mengusulkan agar peresmian beroperasinya KEK Sorong oleh Presiden Joko Widodo. Presiden memang memberi perhatian serius terhadap KEK Sorong, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Tanah Papua,” katanya melalui siaran pers, Kamis (22/3/2018).

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menambahkan, sebenarnya KEK Sorong sudah memiliki kesiapan infrastruktur berupa jalan dan kantor. 

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong juga sudah melimpahkan kewenangan kepada Administrator KEK Sorong. Dalam waktu dekat, Kementerian Perdagangan dan BKPM juga akan melimpahkan kewenangan.

Adapun, saat ini investor besar yang berniat menanamkan modal di KEK Sorong. Salah satunya anak usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. yakni PT Gag Nikel.

Perusahaan ini bakal membangun smelter feronikel dan stainless steel dengan total kapasitas mencapai 40.000 ton nikel per tahun. Tidak tanggung-tanggung, nilai investasinya mencapai Rp5 triliun-Rp10 triliun.

”Hanya mereka butuh kepastian besaran listriknya, harga listriknya, dan ketersediaan air dengan volume yang cukup untuk smelter. Sehingga mereka benar-benar bisa menjalankan smelter itu di KEK Sorong,” ujar Enoh.

Direktur Utama PT Gag Nikel Risono menargetkan, groundbreaking pabrik pengolahan feronikel dan stainless steel di KEK Sorong dapat dilakukan pada 2019. Namun, ketersediaan listrik masih jadi persoalan. Smelter yang akan dibangun itu membutuhkan listrik sebesar 300 MW. Sementara itu, listrik yang ada saat ini baru sekitar 30 MW.

”Ketersediaan listrik hanya 10% dari yang kami butuhkan. Tapi dalam rapat koordinasi tadi, perwakilan dari PLN menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan listrik untuk smelter. Hanya harganya yang belum cocok. PLN menginginkan Rp900 per KWH, kami minta harga listrik di bawah itu supaya produk kami nanti bisa bersaing di pasar. Tentu ini bisa dinegosiasikan lagi,” paparnya.

Persoalan lainnya adalah ketersediaan air. Kebutuhan air untuk smelter sebanyak 700 liter per detik. Saat ini, intake air baku dari Sungai Warsamson yang sudah dibangun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sorong, dengan kapasitas maksimal hingga 600 liter per detik. 
 
”Tidak mungkin kami mengganggu alokasi yang sudah ada. Perlu dibangun bendungan baru yang khusus untuk kebutuhan smelter. Kami butuh jaminan kepastian dari pemerintah bahwa pasokan air akan dicukupi. Kalau air tidak cukup, smelter tidak bisa jalan,” kata Risono.

Editor: Achmad Aris

Berita Terkini Lainnya