PILKADA SERENTAK : Kejamnya Bisnis, Tak Sekejam Politik

Oleh: Samdysara Saragih 13 Januari 2018 | 02:00 WIB
Tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti dikawal petugas saat tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (31/5)./Antara-Rivan Awal Lingga

Habis manis sepah dibuang. Peribahasa itu cocok untuk menggambarkan kegundahan hati seorang La Nyalla Mahmud Matalitti.

Setelah intens memperkenalkan diri, dia justru gagal maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Partai Gerindra yang diharapkan memberi rekomendasi, malah menjatuhkan pilihan kepada pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Selain pebisnis, orang Jatim mengenal Nyalla sebagai aktivis kepemudaan, sepak bola, dan partai politik. Pada 2009, dia terpesona dengan sosok Prabowo Subianto dan memutuskan menjadi kader Partai Gerindra.

Dalam waktu 5 tahun, kekuatan Gerindra di Jatim terus membesar. Saat Pilpres 2014, Prabowo dan Hatta Radjasa memang kalah dari Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jatim, tetapi pasangan tersebut mampu meraup suara hingga 46%. La Nyalla merasa punya andil.

Wajar apabila dia ingin balas budi. Peluang itu terbuka ketika pada 2019 periode jabatan Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf habis. Lagipula, Nyalla tidak perlu berhadapan dengan Soekarwo yang di Pilgub 2013 dia bantu menangkan.

Nyalla semakin pede karena berbagai survei menunjukkan tiga nama paling populer menjelang Pilgub Jatim 2018 adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Wagub Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Tiga orang itu adalah representasi blok Presiden Jokowi, kompetitor utama Prabowo bila maju dalam Pilpres 2019.

Bagi Gerindra, Jatim tentu strategis sehingga perlu pemanasan untuk kontestasi tahun depan. Apabila tiga orang itu melaju—walaupun kemudian hanya Khofifah dan Gus Ipul yang menggenggam tiket—maka suara Prabowo di provinsi timur Jawa itu terancam.

Wajar apabila Nyalla kemudian turun ke kampung-kampung Jatim dan meminta restu kiai agar meramaikan kontestasi.

Gayung bersambut ketika pada 10 Desember 2017 Prabowo memberikan surat tugas kepadanya mencari mitra koalisi mengingat Gerindra tidak cukup kursi untuk mencalonkan kepala daerah.

Tenggat waktu sampai 20 Desember 2017 diberikan kepada Nyalla. Apa daya, dukungan tidak didapat, sehingga surat tugas otomatis berakhir. Nyatanya kemudian, Gerindra pun kerepotan mencari lawan tanding Khofifah dan Gus Ipul sehingga menjatuhkan pilihan kepada nama terakhir.

Tak puas, Nyalla pun curhat bahwa faktor fuluslah yang sebenarnya membuat Gerinda urung memberi tiket rekomendasi.

Versi dia, Prabowo meminta agar sang mantan Ketua Umum PSSI menyediakan duit Rp40 miliar sebagai uang keperluan saksi tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan pengurus daerah Gerindra Jatim meminta ‘mahar’ hingga Rp170 miliar.

Ketika Bisnis meminta konfirmasi Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada bantahan maupun pembenaran terhadap klaim Nyalla tersebut.

BEDA NASIB

Bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Sudirman Said pernah mengatakan Gerindra tidak meminta mahar kepada dirinya. Namun, dia membenarkan butuh Rp40 miliar untuk uang saksi.

Mengingat kemiripan teritorial Jateng dan Jatim, nominal duit untuk membayar saksi dua provinsi itu sama. Selebihnya, Sudirman berencana urunan bersama teman-teman untuk membiayai impiannya memenangkan Pilgub Jateng 2018.

Sudirman melenggang, Nyalla terpental. Apalagi Sudirman berhasil meraup dukungan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional ditambah Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebaliknya, Nyalla kecewa dan bersumpah tidak lagi mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Selama berkecimpung di dunia bisnis, sepak bola, dan politik, Nyalla merasa masing-masing bidang ada sisi kejamnya. Namun, insiden menjelang pilkada 2018 ini memberi dia pelajaran.

“Bahwa ternyata orang politik itu berbeda sekali dengan orang bisnis. Kalau bisnis hitung-hitungannya jelas, dua kali dua sama dengan empat. Tapi kalau politik dua kali dua bisa 20,” katanya usai konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/1).

Pertarungan pilkada 2018 sebenarnya baru dimulai 5 bulan lagi. Namun, ketika calon kepala daerah pun belum ditetapkan, para korban politik sudah berjatuhan. Bedanya, La Nyalla lebih berani bersuara.

Editor: Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer