Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemda Papua Peroleh 10% Saham Freeport

Pemerintah Daerah Papua secara resmi mendapatkan 10% saham holding BUMN Tambang yang dipimpin oleh PT Inalum (Persero). Holding perusahaan tambang akan mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (dari kanan)  saat menggelar konferensi pers didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani (dari kanan) saat menggelar konferensi pers didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Daerah Papua secara resmi mendapatkan 10% saham holding BUMN Tambang yang dipimpin oleh PT Inalum (Persero). Holding perusahaan tambang akan mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham 10% sesudah divestasi.


Gubernur Papua Lukas Enembe telah mendatangani kerja sama dengan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan Sadikin di Jakarta hari ini, Jumat (12/1/2018). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Kita berterimakasih kepada pemerintah pusat. Selama Freeport berdiri, kita tidak pernah mendapatkan apapun dari freeport," kata Gubernur Papua Lukas Enembe saat konferensi pers.

Porsi hak atas kepemilikan saham tersebur termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Papua merupakan daerah dengan otonomi khsus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat.

"Kepemilikan 10% itu besar. Pemda Papua bisa menggunakan dana tersebut untuk membangun daerahnya," kata Tjahjo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper