PERUNDINGAN PEMERINTAH & FREEPORT : Status IUPK Freeport Diperpanjang

Oleh: Lucky L. Leatemia & Irene Agustine 03 Januari 2018 | 02:00 WIB
Tambang PT Freeport Indonesia di Papua./Bloomberg-Dadang Tri

JAKARTA — PT Freeport Indonesia bakal tetap memiliki status ganda, setidaknya hingga pertengahan tahun ini, setelah pemerintah memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara hingga 30 Juni 2018.

IUPK sementara Freeport Indonesia seharusnya hanya berlaku sampai 10 Januari 2018 setelah mendapatkan perpanjangan selama 3 bulan dari 10 Oktober 2017.

Pemerintah memberikan status IUPK Freeport Indonesia pertama kali pada 10 Februari 2017. Sebelum berstatus IUPK, Freeport masih menyandang kontrak karya (KK).

Perpanjangan tersebut diberikan lantaran proses perundingan pemerintah dengan Freeport Indonesia terkait kelanjutan operasinya di Indonesia belum selesai. Apabila tercapai kesepakatan, status kontrak karya Freeport akan ditanggalkan dan berubah menjadi IUPK yang permanen.

Juru bicara PTFI Riza Pratama mengatakan bahwa perpanjangan IUPK tersebut telah diberikan pada 28 Desember 2017.

"IUPK perpanjangan sudah diterbitkan sampai 30 Juni 2018," katanya kepada Bisnis, Selasa (2/1).

Dengan diperpanjangnya IUPK tersebut, Freeport Indonesia masih berhak mengajukan perpanjangan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasalnya, berdasarkan PP No. 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP/IUPK yang telah atau sedang membangun smelter berhak mengajukan permohonan rekomendasi ekspor mineral yang belum dimurnikan, termasuk konsentrat.

Saat ini, Freeport Indonesia masih mengantongi rekomendasi ekspor sebanyak 1,11 juta ton konsentrat tembaga yang berlaku hingga 17 Februari 2018. "[PTFI] akan mengajukan [perpanjangan] rekomendasi ekspor," tuturnya.

Namun, Riza mengaku bahwa pihaknya belum bisa memastikan berapa banyak kuota ekspor yang akan diajukan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, memang ada proses perpanjangan IUPK untuk Freeport Indonesia. Namun, dia enggan menyatakan secara tegas bahwa hal tersebut sudah diberikan oleh pemerintah.

STATUS GANDA

Berlakunya status ganda bagi Freeport diatur dalam Permen ESDM No. 28/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

Dalam Permen ESDM No. 28/2017, diberikannya IUPK tidak lagi menggugurkan status kontrak karya seperti yang ada dalam klausul sebelumnya di Permen ESDM No. 5/2017. Bahkan, IUPK Operasi Produksi bisa diberikan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi.

Beleid tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberikan status IUPK kepada Freeport dengan opsi berubah kembali ke kontrak karya.

Hal itu bisa dilakukan apabila dalam jangka waktu tertentu, sesuai IUPK yang diterbitkan, tidak tercapai penyelesaian atas penyesuaian pelaksanaan IUPK Operasi Produksi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa proses negosiasi pemerintah terhadap empat poin utama dengan Freeport Indonesia masih sesuai dengan target.

Pemerintah Indonesia dan Freeport masih bernegosiasi terkait dengan empat hal, yakni pengaturan divestasi, pembangunan smelter, penerimaan negara dari kepastian investasi, dan perpanjangan operasi.

"Kita masih akan sesuai dengan target, yaitu melakukan empat hal dalam satu paket perjanjian dengan Freeport,” kata Sri setelah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia, Selasa (2/1).

Sri mengatakan bahwa keempat poin negosiasi sudah dibahas sangat detail saat ini. Dia mencontohkan bahwa perpanjangan operasi perusahaan tambang asal AS tersebut akan terkait dengan izin usaha pertambangan, khususnya memasukkan seluruh item mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Freeport Indonesia.

"Lalu seperti pembangunan smelter, kapan jangka waktunya. Bagaimana kita mengukur progresnya," jelasnya.

Pembahasan yang detail juga telah dibicarakan pada poin penerimaan negara dan kepastian investasi, yakni bagaimana nantinya tingkat pembayaran royalti pajak daerah maupun pusat.

"Kemudian mengenai divestasi kita juga melakukan detail langkah-langkah sampai kepada tahunnya dan kapan kita akan melakukan eksekusinya," jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan bahwa setiap negosiasi memerlukan waktu untuk mencapai win-win solution bagi kedua pihak. "Semua itu butuh waktu," ujarnya.

Editor: Sepudin Zuhri

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer