DIPLOMASI DI MEDIA SOSIAL: Menjaga Papua Tetap di Pangkuan Ibu Pertiwi

Oleh: Samdysara Saragih 30 Desember 2017 | 02:00 WIB
Foto suasana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Jayapura, Papua, Selasa (14/11)./JIBI-Nurul Hidayat

Internasionalisasi isu Papua telah berlangsung semenjak Bumi Cendrawasih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1969. Kendati diplomat sesekali keteteran, tetapi isu negatif berhasil diredam sehingga Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, aneka wacana untuk menggiring kemerdekaan Papua diperkirakan belum akan berhenti. Indikasi tersebut muncul setelah kelompok pro-separatis Papua beralih menggunakan media sosial untuk menggemakan aspirasi mereka.

Free West Papua adalah salah satu contoh. Pengikut gerakan tersebut di Twitter sebanyak 29.800 akun. Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), memiliki 14.000 pengikut di media sosial yang sama.

“Mereka tidak butuh lagi corong media formal untuk suarakan aspirasi. Dengan media sosial, diplomasi megafon gaungnya lebih keras walaupun suaranya sedikit,” kata Peneliti Universitas Indonesia Andy Widjajanto dalam acara seminar di Jakarta, baru-baru ini.

Berbeda dengan media formal, Andy mengatakan media sosial praktis lebih sulit dikontrol. Karena itu, dia meminta pemerintah dapat menangkis berbagai informasi keliru secepatnya setelah termuat di Internet.

Salah satu isu yang tahun ini digaungkan Benny Wenda dkk adalah mengenai penyerahan petisi referendum Papua kepada Komisi Khusus Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Informasi tersebut ternyata hoaks karena dibantah baik oleh PBB maupun pemerintah Indonesia.

Selama ini, justifikasi kemerdekaan Papua selalu bertolak dari keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Pepera dianggap manipulatif karena saat itu tidak dilakukan berdasarkan mekanisme one man one vote. Kelompok pro-kemerdekaan Papua selalu mengklaim negeri itu telah berdaulat dari Belanda sejak 1 Desember 1961.

Kelompok tersebut juga terus menghembuskan isu pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan di Papua. Isu ini efektif menarik simpati kalangan aktivitas HAM baik asing maupun nasional karena memang tidak pernah tuntas penyelesaiannya. Komnas HAM mencatat ada 11 kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua yang perlu dibawa ke meja hijau.

Guna menarik sentimen warga Papua, kelompok pro kemerdekaan juga menggunakan dalih rasial. Alasan mereka, orang Papua merupakan ras Melanesia yang kontradiktif berada di dalam negara Indonesia yang didominasi oleh ras Melayu.

Penggunaan sentimen ini cukup mampu menarik perhatian negara-negara Melanesia, khususnya yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Anggotanya adalah Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Keladonia Baru, dan Vanuatu. Indonesia merupakan associate member dalam MSG.

Sejumlah anggota MSG acap kali menyuarakan dukungan mereka terkait Papua dalam forum-forum resmi internasional. ULMWP pun sempat berkeinginan untuk menjadi anggota, tetapi berhasil dimentahkan berkat lobi Indonesia.

Memisahkan Papua dari Indonesia dengan justifikasi rasial dianggap salah sasaran. Kementerian Luar Negeri mengklaim ada 11 juta orang Melanesia di 5 provinsi Indonesia yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan 8 juta penduduk Papua Nugini dan semakin jomplang dengan orang Melanesia di negara pulau Samudra Pasifik.

TANTANGAN

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya mengakui tantangan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik didominasi isu Papua. Tidak hanya terhadap negara MSG, kawasan ini juga mencakup Australia dan Selandia Baru yang penting dijaga konsistensi sikapnya ihwal kedaulatan Indonesia di Papua.

“Dua pertiga waktu saya di Pasifik itu untuk diplomasi Papua. Saya dapat mandat ngopeni Pasifik yang selama ini dianggap blank spot,” tuturnya.

Selain menangkis isu-isu itu, kerja diplomat Indonesia sebenarnya semakin dimudahkan dengan denyut pembangunan di Papua. Kesenjangan pembangunan Papua dengan provinsi lain memang menjadi salah satu pelecut keinginan memisahkan diri. Kontras dengan kekayaan Papua yang melimpah ruah.

Kini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla giat membangun infrastruktur baik jalan, pelabuhan, bandara, hingga jaringan pita lebar guna menghubungkan wilayah-wilayah terisolasi di Papua.

Pembangunan fisik ditopang pula dengan kemampuan Presiden Jokowi mengambil hati orang Papua. Selama berkuasa, mantan Wali Kota Solo itu mengunjungi Papua sebanyak 8 kali. RI-1 tidak hanya menjanjikan konektivitas tetapi juga mewujudkan harga bahan bakar minyak yang sama dengan daerah lain.

Berdasarkan survei Papua Center Universitas Indonesia (UI), mayoritas penduduk negeri ini percaya bahwa pembangunan Papua di era Jokowi-JK berjalan lebih baik. Papua dianggap penting bagi Indonesia karena peran ekonomi, budaya, maupun sejarahnya.

Namun, kata Direktur Papua Center UI Bambang Shergi Laksmono, masih sedikit orang Indonesia yang mengenali daerah itu. Bahkan, interaksi dengan Papua baik dalam hal relasi personal maupun kunjungan ke Bumi Cendrawasih masih minim.

“Jangan ngaku orang Indonesia kalau tidak punya teman orang Papua,” ujarnya.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya