DIVESTASI SAHAM : BUMN Akan Akuisisi Porsi Rio Tinto

Oleh: Duwi Setiya Ariyanti 06 Desember 2017 | 02:00 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta./ANTARA-Hafidz Mubarak A

JAKARTA--Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah nantinya akan mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40% dalam kerja sama pengelolaan Tambang Grasberg dengan PT Freeport Indonesia.

Dalam paparannya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan saat ini negosiasi masih berjalan terkait nilai akuisisi porsi Rio Tinto. Menurutnya, BUMN yang ditugaskan pemerintah akan melakukan akuisisi hak partisipasi 40% Rio Tinto bersama badan usaha milik daerah (BUMD) dan suku-suku di Papua yang telah disepakati.

Seperti diketahui, dalam kerja sama yang diteken pada 1995, Rio Tinto bekerja sama dengan Freeport-McMoRan dan pengelolaan Tambang Grasberg di Papua.

Rio Tinto memiliki hak 40% apabila produksi mencapai level tertentu. Setelah 2022, atau mundur dari sebelumnya 2021 karena adanya penyesuaian, jatah 40% Rio Tinto dihitung dari seluruh produksi.

Ada lima hal yang dicakup dalam kerja sama tersebut, yakni operasi, teknis, eksplorasi, pengembangan tambang, dan manajemen tailing.

"Dari 40% participating interest Rio Tinto itu akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan BUMD dan suku-suku besar yang terkait dengan operasi Freeport Indonesia," ujarnya, Selasa, (5/12).

Untuk mendapatkan 51%, Jonan menyebut terdapat beberapa cara. Pemerintah akan membeli saham partisipasi Rio Tinto pada Tambang Grasberg yang akan dikonversi dalam bentuk saham.

Pengubahan hak partisipasi tersebut, menurut Jonan, telah disetujui oleh pihak Freeport. Perubahan saham partisipasi menjadi saham bertujuan untuk memudahkan proses divestasi.

Asalkan, Freeport menyebut, agar konversi hak partisipasi juga disepakati Rio Tinto. Menurut Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menerima persetujuan secara prinsip dari Rio Tinto. Kendati demikian, untuk nilai akuisisinya masih dalam tahap pembicaraan.

"Kalau ini dikonversi penuh jadi saham, itu Freeport McMoRan setuju apabila Rio Tinto-nya bersedia menjual kepada pemerintah Indonesia. Apakah ini bersedia? Menurut Menteri BUMN, ini secara prinsip sudah bersedia. Lalu harganya berapa? Nah ini kan lagi runding harga," jelas Jonan.

Selain itu, pihaknya pun akan mengakuisisi saham 9,36% milik Indocopper Investama. Namun, akibat konversi saham partisipasi tersebut, 9,36% saham Indocopper dan 9,36% saham yang telah dimiliki pemerintah akan terdilusi.

Dia memperkirakan, dari 9,36% saham akan terdilusi menjadi sekitar 5%. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan saham 51%.

Jonan menyebut divestasi 51% saham tidak bisa dilepaskan dari syarat yang lain. Pasalnya, pemerintah menetapkan tiga syarat untuk memberikan perpanjangan kontrak maksimum dua kali 10 tahun.

Smelter Mulai 2022

Selain divestasi, pemerintah, tutur Jonan, telah menetapkan agar komitmen membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter yang beroperasi pada 2022. Dengan demikian, dia berharap agar proses divestasi selesai di 2018 sehingga pemerintah yang menguasai 51% bisa turut menentukan lokasi pembangunan smelter.

Terakhir, syarat yang juga penting yakni penerimaan negara bisa naik. Ketiga syarat tersebut, dia menyebut akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, sehingga berlaku untuk perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Karena pemerintah Indonesia, dengan memiliki 51%, kita ingin punya suara juga ini ingin dibangun di mana," katanya.

Kementerian ESDM, ujar Jonan, tengah menyiapkan draf legal berupa IUPK baru bagi Freeport. Nantinya, draf IUPK akan dilampirkan PP yang mengatur tentang penerimaan negara.

Adapun, pihaknya harus memastikan terkait kelanjutan operasi dan pembangunan smelter. Khusus pembangunan smelter, mengacu pada hasil studi kelayakan yang disampaikan PT Freeport Indonesia, lokasi pembangunan smelter berada di Gresik, Jawa Timur yang merupakan ekspansi dari fasilitas eksisting.

Namun, pemerintah masih bisa meminta agar Freeport memilih lokasi lainnya dengan mempertimbangkan efisiensi operasi.

"Kementerian ESDM sedang menyiapkan draf IUPK yang akan dilampiri oleh PP tentang peningkatan penerimaan negara dari badan usaha Freeport dan badan usaha tambang lainnya dan juga dari hasil perundingan Kementerian BUMN dan PT FI," katanya.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya bersepakat dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar segera menyelesaikan perundingan. Pihaknya pun menyebut bahwa perkembangan tiga syarat yang ditetapkan pemerintah dilaporkan pula ke Komisi VII kepada Komisi VII DPR.

"Komisi VII DPR bersepakat dengan Menteri ESDM untuk dapat menyelesaikan perundingan dengan PTFI sesegera mungkin terkait perpanjangan operasi produksi PTFI dalam jangka waktu 2x10 tahun dengan persyaratan," katanya.

Editor: M. Rochmad Purboyo

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer