Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) berkunjung ke Bisnis Indonesia dalam rangka peringatan ulang tahun ke-31 pada 26 Maret mendatang.
Syarifuddin, Direktur Eksekutif Asperindo mengatakan, kunjungan ini juga sekaligus memperkenalkan pengurus baru yang saat ini dipimpin oleh M. Feriadi.
"Kami berterima kasih banyak kepada media, terutama Bisnis Indonesia. Nama besar Asperindo tak lepas dari dukungan media," ujarnya, Senin ( 20/3).
Peringatan HUT 31 tahun ini akan mengusung tema digitalisasi industri seiring dengan perkembangan pasar e-comerce.
Syarif menjelaskan, pengurus baru Asperindo telah melakukan sejumlah program. Salah satunya adalah berkeliling ke daerah-daerah dalam tiga bulan pertama kepengurusan.
Kunjungan ke daerah tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi pelaku usaha di daerah dan mencari tahu masalah secara langsung.
Selain itu, Asperindo juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Euro Chain.
Asperindo menilai regulated agent seharusnya dikelola langsung oleh negara dan tidak dikomersialkan.
Amir mengatakan, pihaknya terus berupaya agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.
Pasalnya, kebijakan ini bukan hanya merugikan perusahaan jasa kurir tapi juga masyarakat sebagai konsumen.
"Biaya pasti akan tinggi. Kami tentu tidak mungkin menanggung beban biaya sendiri," ujarnya
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo mengatakan tingginya biaya agen inspeksi atau regulated agent (RA) menyebabkan penurunan peringkat Indonesia dalam Logistic Performance Index yang dirilis oleh Bank Dunia tahun lalu.
M. Feriadi, Ketua Umum DPP Asperindo mengatakan pemerintah perlu memperhatikan bahwa menurunnya LPI 2016 dari peringkat 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98. "RA ini memperlambat penurunan biaya logistik," kata Feriadi di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (20/3/2017).
Dia menjelaskan, untuk mencoba mengefisiensikan biaya logistik, Asperindo pun mencoba melakukan beberapa terobosan dari jajaran baru pengurus yang bekerja sudah selama satu tahun.
Pertama, kata Feriadi, Asperindo mencoba melakukan target program kerja 100 hari salah satunya dengan turun ke daerah-daerah.
Kedua, Asperindo membuat lembaga sertifikasi profesi dan juga Asperindo Training Centre unjk meningkatkan kualitas para pelaku jasa kurir.
Ketiga, Asperindo sedang mengusulkan adanya three letter code tetap yang seragam bagi seluruh anggota Asperindo. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan alamat tujuan pengiriman barang.
Keempat, adalah mengupgrade website Asperindo dengan menambah seluruh informasi tentang perusahaan jasa kurir yang tergabung dalam Asperindo. Dengan demikian, harapannya, kata Feriadi, akan memudahkan konsumen mengakses informasi.
Kelima, Asperindo juga sedang mengelola gerai bersama bernama ALIS atau Asperindo Logistic Integrated Solution. Gerai bersama itu adalah gabungan dari lima anggota Asperindo yaitu JNE, Pandu Siwi, Dakota, PCP Express, dan UPS.
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo mengeluhkan tingginya biaya-biaya di industri pos dan jasa kurir.
Budi Paryanto, Wakil Ketua Umum Asperindo mengatakan tingginya biaya logistik di Indonesia diakibatkan oleh belum selesainya masalah agen inspeksi atau regulated agent (RA).
"Belakangan ini besar biaya muncul, misalnya RA [regulated agent] yang tidak diselesaikan," ungkap Budi dalam kunjungannya ke Bisnis Indonesia, Senin (20/3/2017).
Dia mengatakan, masalah RA yang tidak selesai akibat kesalahan pemerintah dalam memberikan penugasan. Dia menilai terjadi timpang tindih pengurusan RA antarkementerian.
Sebelumnya, Budi bercerita, Asperindo berada di bawah asuhan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi antara moda transportasi dengan logistik. Namun, akhirnya Asperindo dipindahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Hasilnya, kebijakan tentang agen inspeksi ini diakomodasi oleh Kementerian Perhubungan, bukan Kominfo sehingga tidak mempertimbangkan beban biaya yang menimpa Asperindo.
Budi berharap pemerintah bisa segera mengakomodasi penurunan beban biaya agen inspeksi yang memberatkan pelaku usaha jasa kurir
