Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mundur karena ada konflik kepentingan antara dirinya dengan kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang melibatkan sejumlah anggota DPR.
Permintaan itu disampaikan Fahri setelah membaca beberapa dokumen termasuk dakwaan KPK dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012, 2013 dan Juli 2014. Begitu juga dengan keterangan dari pihak-pihak yang disebutnya mengerti kasus KTP-E.
Menurut Fahri dengan mundurnya Agus dari jabatannya sebagai Ketua KPK saat ini maka konflik kepentingan dapat dihindari selama pengusutan kasus KTP-E.
Dia bahkan menyebut Agus ikut terlibat dalam kasus karena ikut melakukan lobi terhadap salah satu konsorsium milik BUMN.
Fahri menyimpulkan bahwa indikasi terjadinya konflik kepentingan karena Agus Rahardjo dulunya menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang dan Jasa dan bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri.
Padahal, setelah audit oleh BPK beberapa waktu lalu, proyek KTP-E dinyatakan bebas korupsi.
"Setelah audit, BPK menyatakan kasus ini bersih. Tapi begitu setelah Agus jadi ketua KPK, kasus ini dijadikan kasus korupsi. Sementara dalam keterangan yang kita dengar, Agus punya kepentingan terhadap pengusaha dan membawa pengusaha ketemu mantan Mendagri Gamawan Fauzi," ujar Fahri di Gedung DPR, Selasa (14/3/2017).
"Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik kepentingan, saya meminta Agus mengundurkan diri jadi ketua KPK. Kalau posisi dia sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Barang dan Jasa dan Ketua KPK sekarang maka kasus ini bisa menyimpang,” ujarnya. Politisi PKS itu menyebutkan Agus terlibat kasus KTP-E bahkan terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN," ujarnya.
"Dia terlibat mengawasi kasus ini. Yang lebih seram lagi, dia terlibat melobi terhadap salah satu konsorsium BUMN. Itu kan sudah conflict of interest,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
