Angkutan Logistik Dapat Subsidi 2017

Oleh: Lukas Hendra TM 11 November 2016 | 08:10 WIB

JAKARTA — Angkutan logistik yang melayani Papua bakal memperoleh subsidi mulai tahun depan. Kementerian Perhubungan, kini tengah menghitung anggarannya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan untuk angkutan logistik di Papua, pihaknya kini tengah menyiapkan subsidi yang rencananya akan diberikan mulai tahun depan.

“Subsidi angkutan logistik, kami akan bayarkan angkutan itu. Iya, ini untuk logistik mulai tahun 2017,” katanya seusai rapat kabinet terbatas soal Pembangunan Papua, baru-baru ini.

Namun, belum ada kepastian berapa nilai alokasi subsidi yang dipersiapkan untuk angkutan logistik tersebut. Pasalnya, kini Kementerian Perhubungan tengah menghitung anggarannya. Hanya saja, Budi memperkirakan anggarannya mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurutnya, pembangunan bandara merupakan hal yang paling mendesak dilakukan di Papua khususnya di wilayah pedalaman. Pasalnya, bandara menjadi tumpuan untuk arus logistik yang didistribusikan menggunakan pesawat. Selain itu, konektivitas laut juga memiliki peran agar harga logistik yang datang ke Papua relatif lebih murah.

Hanya saja, berkaitan dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar kementerian dan lembaga tidak hanya fokus di sejumlah area saja di Papua, Budi mengatakan jika pihaknya telah membangun landasan udara di wilayah atas pegunungan. “Kalau kami enggak, kan kami bangun di ujung bangun landasan udara. Landasan yang di atas sudah bangun tuh,” katanya.

LEBIH MERATA

Perbaikan pembangunan Papua bakal dilakukan secara lebih merata sehingga tidak hanya wilayah tertentu saja yang akan mendapatkan proyek.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan khususnya pada 2018 dengan proses awal dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) hingga proses eksekusi yang nantinya akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga.

Untuk itu, lanjutnya, ada beberapa upaya yang akan dilakukan, pertama, kedisiplinan kementerian lembaga ketika melakukan aktivitas di Papua sehingga pembangunan tidak dilakukan di wilayah tertentu saja yang diberi proyek, tapi lebih merata.

“Kami akan juga buat koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena uang daerah juga besar disitu. Jadi kami ingin pusat dan daerah juga berkonsolidasi untuk melakukan upaya perbaikan pembangunan di Papua,” katanya seusai rapat kabinet terbatas soal Pembangunan Papua, Selasa (8/11).

Selain itu, lanjutnya, Ketiga, kedisiplinan kementerian lembaga dan pemda ketika eksekusi belanjanya. Artinya, kalau sudah programnya ini ditentukan maka harus fokus dan sesuai dengan perencanaan.

Dia mengungkapkan dalam ratas tersebut disepakati fokus ke depan adalah di pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Kita akan fokus tiga itu, karena kalau kita lihat di Papua, indeks pembangunan manusia masih rendah, kesehatan juga buruk ya kami fokus di situ dulu, plus konektivitas yang masih terbatas,” ujarnya.

Bambang menjelaskan upaya untuk mendisiplinkan tersebut misalnya dengan menyusun kembali formatnya supaya apa yang disusun dan direncanakan Bappenas dengan memasukkan usulan daerah nantinya benar-benar dilakukan kementerian lembaga dalam bentuk alokasi anggaran.

Dengan demikian, lanjutnya, jangan sampai misalkan usulan untuk pembangunan jalan di Puncak Jaya, tetapi karena ingin gampang maka pembangunan di Biak. “Ini tidak boleh. Jadi kalau kita fokus di Puncak Jaya, ya sudah Puncak Jaya.”

Menurutnya, kementerian lembaga saat ini hanya fokus di empat hingga lima kabupaten di Papua yang secara lokasi gampang, seperti; Jayapura, Merauke, Nabire, dan Biak. Pasalnya, lokasi tersebut gampang dijangkau. “Kan tugas pemerintah tidak mencari yang gampang. Jadi fokusnya itu.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembahasan mengenai perbaikan pembangunan Papua masih dalam level strategis dan belum sampai pada tingkat kebijakan implementasinya. Sebagai informasi, dana alokasi kementerian, lembaga dan transfer daerah untuk Papua dan Papua Barat pada 2016 mencapai Rp85,7 triliun.

Sumber : Bisnis Indonesia (11/11/2016)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya