Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengecam pernyataan para pemimpin negara-negara Pasifik kepada masyarakat Provinsi Papua Barat supaya keluar dari Indonesia dan kemudian memerdekakan daerah itu menjadi negara tersendiri.
Wakil Ketua ICMI Priyo Budi Santoso menuduh para pemimpin negara Pasifik mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi hal-hal yang buruk di Papua Barat.
"Negara-negara Pasifik jangan turut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri," kata Priyo, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Perdana Menteri Solomon Islands, Manasye Sogavere, menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat sehingga mendesak masyarakat supaya menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yaitu dengan tetap di dalam kerangka NKRI atau memisahkan diri.
Priyo menegaskan Provinsi Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia sehingga kalau ada masalah maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Pemerintah Indonesia sendiri bukan negara lain.
"Jika pun ada masalah di Papua Barat, maka Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut".
Menurut mantan Wakil Ketua DPR tersebut mengungkapkan secara terang-terangan negara di kepulauan Pasifik itu telah mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia dalam forum resmi PBB.
"Tak sepatutnya sebagai negara tetangga, mereka melakukan hal tersebut karena masalah Papua Barat adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai anggota PBB," menurut Priyo.
Ia mendesak Pemerintah Indonesia untuk secara tegas mengecam tindakan provokatif negara-negara Pasifik terhadap Papua Barat.
Dalam sikap ICMI adalah jelas bahwa NKRI harga mati dan Papua Barat bagian dari NKRI sehingga harus dijaga kedaulatannya dalam wilayah NKRI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
