Masyarakat Adat Fakfak Tuntut Pelindo IV Ganti Rugi Rp10 M

Oleh: Amri Nur Rahmat 27 Agustus 2015 | 17:53 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, FAKFAK - Lembaga Masyarakat Adat Bahangmata Fakfak, Papua Barat, menuntut ganti rugi atas pemanfaatan lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat yang masuk dalam pengembangan pelabuhan di daerah tersebut.

Masyarakat adat yang mengklaim sebagai ahli waris tanah ulayat tersebut menuntut kompensasi dengan total mencapai Rp10 miliar kepada PT Pelindo IV (Persero) selaku operator Pelabuhan Fakfak.

Ketua LMA Bahangmata Fakfak, Zirzeth Gwasgwas,  mengemukakan pemanfaatan lahan yang digunakan dalam pengembangan pelabuhan digunakan operator untuk membangun jembatan sepanjang 200 meter sebagai akses ke terminal peti kemas.

"Ini sebenarnya sudah sangat lama, kami sebenarnya menunggu iktikad baik operator dan otoritas pelabuhan atas tanah adat yang masuk dalam areal pelabuhan," katanya di sela-sela pertemuan dengan manajemen Pelindo IV, Kamis (27/8/2015).

Selain menuntut kompensasi materil, masyarakat juga meminta agar Pelindo IV memprioritaskan warga asli setempat dalam perekrutan tenaga kerja serta meminta pengelolaan area komersil pelabuhan diberikan kepada dewan adat.

Tidak hanya itu, Pelindo IV juga didesak memberikan pelayanan dan penyediaan jasa bongkar muat di Pelabuhan Fakfak dilakukan masyarakat adat sebagai bagian dari kompensasi tanah ulayat.

Secara terperinci, tuntutan kompensasi ditujukan pula kepada KSOP Kelas 5 Fakfak yang juga memanfaatkan tanah ulayat.

"Kami memberikan waktu kepada Pelindo IV dan otoritas untuk mengakomodir ini dalam setahun," kata Zirzeth.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo IV Mulyono dalam kesempatan sama menegaskan tuntutan dari masyarakat adat tersebut tidak bisa diakomodir secara keseluruhan dan dalam waktu singkat.

"Kita punya aturan main yang juga harus dipatuhi, tetapi tentu tuntutan ini akan kami pelajari dulu secara mendalam," katanya dalam pertemuan.

Mulyono menjelaskan untuk ganti rugi tanah ulayat yang diklaim masuk dalam pengembangan Pelabuhan Fakfak akan ditelaah terkhusus dari sisi legalitas hukum.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat asli setempat sebagai karyawan, mesti melalui tahapan seleksi dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

"Begitu juga untuk pengelolaan area komersil dan bongkar muat, semuanya ada aturan main," katanya.

 

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer